Ratusan Warga Blokir Jalan di Langkat, Tuntut Jalan Rusak Bertahun-tahun Segera Diaspal
LANGKAT Kekecewaan warga Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, akhirnya memuncak. Ratusan warga turun ke jala
PERISTIWA
JAKARTA – Menteri Koordinator Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta akan resmi ditetapkan pada Maret 2026.
"Pokoknya akan ditetapkan bulan ini," ujar Airlangga usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Meski demikian, Airlangga belum mengumumkan secara resmi kapan kebijakan WFH satu hari sepekan ini mulai berlaku.Baca Juga:
Pemerintah masih memiliki beberapa hari untuk memfinalisasi aturan dan menunggu arahan presiden.
"Bulan ini tinggal berapa hari kan, ya jadi masih ada waktu," tambahnya singkat.
WFH Sebagai Upaya Efisiensi Anggaran
Pemerintah tengah mengkaji WFH sebagai salah satu langkah efisiensi anggaran, termasuk penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah eskalasi geopolitik Timur Tengah.
Kebijakan ini disebut telah disetujui seluruh menteri dan tinggal menunggu arahan resmi Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, WFH satu hari sepekan tidak berlaku untuk semua sektor, melainkan hanya untuk bidang tertentu yang memungkinkan kerja jarak jauh.
"Perlu saya luruskan, sektor pelayanan, industri, perdagangan kemungkinan besar tidak termasuk," jelas Prasetyo.
Rencana ini merupakan arahan presiden dalam sidang kabinet paripurna untuk mendorong efisiensi di lingkungan kerja, termasuk sektor pemerintahan. Pemerintah masih merumuskan detail skema WFH agar dapat segera diterapkan dengan tepat.
"Sedang kita godok untuk finalisasi dan sesegera mungkin akan disampaikan kepada masyarakat," ujar Prasetyo.*
LANGKAT Kekecewaan warga Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, akhirnya memuncak. Ratusan warga turun ke jala
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Asep N. Mulyana menerima kunjungan audiensi Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (E
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengusutan dugaan kepemilikan aset yang dikaitkan dengan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adrians
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) akan menggelar Workshop Jur
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) P
NASIONAL
BINJAI Persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir Kota Binjai kembali menjadi perhatian publik. Himpunan Mahasi
NASIONAL
MEDAN Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sumatera Utara menggelar Sekolah Politik sebagai langkah memperkuat kapasita
NASIONAL
JAKARTA Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan pentingnya penguatan organisasi TNI Angkatan Darat
NASIONAL
MEDAN Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara mencatat sebanyak 272 kejadian bencana alam terjadi di wilayah
PERISTIWA
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) memastikan kesiapan penyaluran bantuan pangan berupa beras kepada 1,73 juta pene
EKONOMI