Selain itu, sejumlah pejabat tinggi pemerintahan, termasuk Menteri Keuangan Scott Bessent, Menteri Perdagangan Howard Lutnick, dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio, telah mengajukan pernyataan tertulis ke pengadilan.
Mereka memperingatkan bahwa pembatalan tarif secara mendadak dapat menimbulkan dampak diplomatik serius serta merusak kredibilitas kebijakan luar negeri AS.
Dengan keputusan pengadilan banding ini, jalur menuju Mahkamah Agung AS terbuka lebar.
Jika dibawa ke tingkat tersebut, putusan akhirnya bisa menjadi preseden penting dalam menentukan batas wewenang presiden terkait kebijakan perdagangan dan penggunaan hukum darurat.
Hingga saat ini, belum ada kejelasan apakah Pemerintah akan langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atau menunggu proses di pengadilan yang lebih rendah terlebih dahulu.*