Serbia Memanas! Unjuk Rasa Mahasiswa Ricuh, Tuntut Pemilu dan Presiden Mundur

Publik menuding bahwa proyek renovasi tersebut sarat korupsi dan tidak sesuai standar keselamatan.

Pemerintah membantah tudingan tersebut, namun kegagalan memberikan jawaban yang memadai memicu kemarahan publik.

Sejak saat itu, mahasiswa, oposisi, dan lembaga pemantau korupsi makin gencar mendesak pemerintah menggelar pemilu lebih awal.

Para pengunjuk rasa juga menuduh Vucic dan sekutunya memiliki hubungan dengan kelompok kejahatan terorganisir, menggunakan kekerasan terhadap lawan politik, serta melakukan penekanan terhadap kebebasan pers.

"Solusinya adalah mengadakan pemilu," kata Nebojsa Korac, salah satu mahasiswa yang ikut dalam aksi.

"Kami ingin perdamaian dan demokrasi. Lembaga politik harus kembali bekerja sebagaimana mestinya. Itu hanya bisa terjadi jika ada pemilu dan pergantian kekuasaan," lanjutnya.

Pemerintah membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyebut aksi unjuk rasa sebagai bentuk disinformasi yang mengancam stabilitas nasional.

Meskipun sebelumnya sebagian besar aksi unjuk rasa berlangsung damai, ketegangan meningkat sejak bentrokan pada 13 Agustus 2025 lalu yang menyebabkan puluhan demonstran dan aparat luka-luka.

Dengan aksi tandingan dari pendukung pemerintah yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat, situasi politik di Serbia diperkirakan akan terus memanas.

Pengamat internasional dan kelompok hak asasi manusia menyerukan kepada pemerintah Serbia untuk menahan diri, menghormati hak berpendapat dan berkumpul secara damai, serta membuka jalur dialog politik dengan masyarakat.*