Siapa Tan Kian? Pengusaha Properti yang Diperiksa Polda Metro dalam Kasus Dugaan Korupsi Batu Bara
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkai
SOSOK
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyatakan akan mengambil unsur terbaik dari sosialisme dan kapitalisme dinilai tengah memperkuat peran negara dalam kebijakan ekonomi nasional.
Pengamat ekonomi politik menilai arah tersebut semakin terlihat dalam berbagai kebijakan terbaru pemerintah.
Guru Besar Ekonomi Politik sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J. Rachbini, mengatakan bahwa dari sejumlah pidato yang ia ikuti, terlihat jelas kecenderungan meningkatnya intervensi negara dalam sektor ekonomi.Baca Juga:
"Saya mendengar beberapa pidato Presiden secara langsung, maka kesimpulannya peranan negara akan besar," kata Didik, Selasa, 26 Mei 2026.
Menurut Didik, arah kebijakan tersebut merujuk pada implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Ia menilai, prinsip tersebut memiliki akar pemikiran dari tradisi sosialisme Eropa yang kemudian diadaptasi dalam sistem ekonomi nasional.
"Presiden akan menjalankan amanah ekonomi Pasal 33 yang lahir karena pengaruh sosialisme Eropa," ujarnya.
Didik juga menyebut bahwa kecenderungan tersebut dapat dibaca sebagai bentuk "kapitalisme negara" atau state capitalism, yakni model ekonomi di mana negara memiliki peran dominan dalam mengendalikan sektor strategis.
"Ada yang menyebut juga state capitalism, negara akan lebih berperan," kata dia.
Dalam perkembangannya, konsep kapitalisme negara disebut telah muncul dalam berbagai model ekonomi di Eropa hingga Uni Soviet, baik sebagai kritik terhadap sistem pasar bebas maupun sebagai strategi pembangunan yang dikendalikan negara.
Didik menilai, konsep "ekonomi Pancasila" yang kembali ditegaskan Presiden Prabowo dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 juga menjadi bagian dari arah tersebut.
"Ekonomi Pancasila mestinya lebih disebut ekonomi dasar Pancasila. Pasar dan nilai-nilai Pancasila harus seiring," ujarnya.
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkai
SOSOK
MAKASSAR Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, menghadiri puncak peringatan Hari Ula
PEMERINTAHAN
MAKASSAR Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara berpartisipasi dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menggelar Musyawarah Da
NASIONAL
JAKARTA Bank Mandiri kembali membuka program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 sebagai salah satu solusi pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro
EKONOMI
OlehHerman DirgantaraOur Government is the potent, the omnipresent teacher. For good or for ill, it teaches the whole people by its exampl
OPINI
JAKARTA Timnas Inggris akan menghadapi Norwegia pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stad
OLAHRAGA
JAKARTA Penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka dinilai menjadi bukti bah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pembangunan hunian tetap (H
NASIONAL
PANGKALPINANG Polemik mengenai pemindahan tin slag atau limbah hasil peleburan timah dari gudang PT Bangka Tin Industri (BTI) di Kawasan
HUKUM DAN KRIMINAL