Wali Kota Medan: Rumah Anak SIGAP Harus Berjalan Berkelanjutan, Bukan Hanya Launching
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyatakan akan mengambil unsur terbaik dari sosialisme dan kapitalisme dinilai tengah memperkuat peran negara dalam kebijakan ekonomi nasional.
Pengamat ekonomi politik menilai arah tersebut semakin terlihat dalam berbagai kebijakan terbaru pemerintah.
Guru Besar Ekonomi Politik sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J. Rachbini, mengatakan bahwa dari sejumlah pidato yang ia ikuti, terlihat jelas kecenderungan meningkatnya intervensi negara dalam sektor ekonomi.Baca Juga:
"Saya mendengar beberapa pidato Presiden secara langsung, maka kesimpulannya peranan negara akan besar," kata Didik, Selasa, 26 Mei 2026.
Menurut Didik, arah kebijakan tersebut merujuk pada implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Ia menilai, prinsip tersebut memiliki akar pemikiran dari tradisi sosialisme Eropa yang kemudian diadaptasi dalam sistem ekonomi nasional.
"Presiden akan menjalankan amanah ekonomi Pasal 33 yang lahir karena pengaruh sosialisme Eropa," ujarnya.
Didik juga menyebut bahwa kecenderungan tersebut dapat dibaca sebagai bentuk "kapitalisme negara" atau state capitalism, yakni model ekonomi di mana negara memiliki peran dominan dalam mengendalikan sektor strategis.
"Ada yang menyebut juga state capitalism, negara akan lebih berperan," kata dia.
Dalam perkembangannya, konsep kapitalisme negara disebut telah muncul dalam berbagai model ekonomi di Eropa hingga Uni Soviet, baik sebagai kritik terhadap sistem pasar bebas maupun sebagai strategi pembangunan yang dikendalikan negara.
Didik menilai, konsep "ekonomi Pancasila" yang kembali ditegaskan Presiden Prabowo dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 juga menjadi bagian dari arah tersebut.
"Ekonomi Pancasila mestinya lebih disebut ekonomi dasar Pancasila. Pasar dan nilai-nilai Pancasila harus seiring," ujarnya.
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
BINJAI Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Binjai menggandeng Bank Mandiri dalam upaya memperkuat sinergi program pencegahan dan pember
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban berbobot 1,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyatakan akan mengambil unsur terbaik dari sosialisme dan kapitalisme dinilai tengah mem
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah asosiasi petani hingga pelaku usaha kelapa sawit mengadukan anjloknya harga Tanda Buah Segar (TBS) kepada Wakil Menteri
PERTANIAN AGRIBISNIS
LAOS Tim penyelamat gabungan Laos dan Thailand bersama sejumlah ahli internasional berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi tujuh warga d
INTERNASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai menilai praktik eksploitasi sumber daya alam di Papua bukanlah fenomena
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam melakukan efisiens
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) oleh aparatur sipil
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026.
PEMERINTAHAN