Serbia Memanas! Unjuk Rasa Mahasiswa Ricuh, Tuntut Pemilu dan Presiden Mundur

SERBIA – Aksi unjuk rasa mahasiswa yang menuntut pemilu cepat di Serbia berakhir ricuh setelah aparat keamanan menggunakan gas air mata dan granat kejut untuk membubarkan massa di kawasan Universitas Novi Sad, Jumat malam (5/9/2025) waktu setempat.

Ribuan pengunjuk rasa, mayoritas mahasiswa, berkumpul di kampus universitas negeri tersebut sambil membentangkan spanduk bertuliskan "Kami tidak ingin blokade, kami ingin pemilu" dan "Mahasiswa memiliki satu tuntutan mendesak: Adakan pemilu."

Mereka juga meneriakkan slogan "Vucic, pergi!", menuntut pengunduran diri Presiden Aleksandar Vucic dan Partai Progresif Serbia (SNS) yang berkuasa.

Bentrokan pecah di depan gedung Fakultas Filsafat setelah demonstran mulai menyalakan suar dan mendorong barikade polisi.

Aparat keamanan merespons dengan menembakkan gas air mata dan granat kejut untuk membubarkan kerumunan.

Presiden Vucic, dalam pernyataan resminya yang dikutip dari Reuters, mengungkapkan bahwa sedikitnya 11 anggota kepolisian terluka dalam insiden tersebut.

Namun, hingga kini belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban luka dari pihak demonstran.

"Kami tidak akan membiarkan penghancuran lembaga-lembaga negara. Serbia adalah negara yang kuat dan bertanggung jawab," ujar Vucic dalam konferensi pers, Sabtu (6/9/2025).

Vucic juga menuding bahwa ada campur tangan dinas intelijen asing yang turut memperkeruh situasi politik domestik Serbia, tanpa merinci lebih lanjut negara mana yang dimaksud.

Sebagai bentuk respons politik, Vucic mengumumkan bahwa para pendukung pemerintah akan menggelar aksi tandingan di sejumlah kota pada Minggu (7/9/2025).

Gelombang protes terhadap Presiden Vucic dan koalisinya telah berlangsung selama berbulan-bulan.

Aksi ini dipicu oleh tragedi runtuhnya atap stasiun kereta api yang baru direnovasi di Novi Sad pada November 2024, yang menyebabkan 16 orang tewas dan puluhan luka-luka.

Publik menuding bahwa proyek renovasi tersebut sarat korupsi dan tidak sesuai standar keselamatan.

Pemerintah membantah tudingan tersebut, namun kegagalan memberikan jawaban yang memadai memicu kemarahan publik.

Sejak saat itu, mahasiswa, oposisi, dan lembaga pemantau korupsi makin gencar mendesak pemerintah menggelar pemilu lebih awal.

Para pengunjuk rasa juga menuduh Vucic dan sekutunya memiliki hubungan dengan kelompok kejahatan terorganisir, menggunakan kekerasan terhadap lawan politik, serta melakukan penekanan terhadap kebebasan pers.

"Solusinya adalah mengadakan pemilu," kata Nebojsa Korac, salah satu mahasiswa yang ikut dalam aksi.

"Kami ingin perdamaian dan demokrasi. Lembaga politik harus kembali bekerja sebagaimana mestinya. Itu hanya bisa terjadi jika ada pemilu dan pergantian kekuasaan," lanjutnya.

Pemerintah membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyebut aksi unjuk rasa sebagai bentuk disinformasi yang mengancam stabilitas nasional.

Meskipun sebelumnya sebagian besar aksi unjuk rasa berlangsung damai, ketegangan meningkat sejak bentrokan pada 13 Agustus 2025 lalu yang menyebabkan puluhan demonstran dan aparat luka-luka.

Dengan aksi tandingan dari pendukung pemerintah yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat, situasi politik di Serbia diperkirakan akan terus memanas.

Pengamat internasional dan kelompok hak asasi manusia menyerukan kepada pemerintah Serbia untuk menahan diri, menghormati hak berpendapat dan berkumpul secara damai, serta membuka jalur dialog politik dengan masyarakat.*

(km/a008)