Dicekal AS, Presiden Palestina Akan Berpidato Virtual di Sidang Umum PBB

MEDAN – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi mengizinkan Presiden Mahmoud Abbas untuk menyampaikan pidato secara virtual dalam Sidang Umum PBB ke-80, setelah Amerika Serikat menolak memberikan visa bagi Abbas dan puluhan pejabat Palestina lainnya.

Keputusan ini diambil dalam sesi pemungutan suara Majelis Umum PBB pada Jumat (19/9).

Sebanyak 145 negara anggota mendukung, sementara lima negara menolak dan enam lainnya memilih abstain.

Baca Juga:

• IAIDU Asahan Sambut Kepulangan Mahasiswa KKN Internasional Angkatan II dari Malaysia: Komitmen Tingkatkan Prestasi, Pengabdian, dan Wawasan Global

Aturan baru tersebut kini memungkinkan Abbas serta pejabat tinggi Palestina lainnya untuk berpartisipasi secara daring dalam kegiatan PBB selama satu tahun ke depan, apabila akses fisik mereka ke wilayah Amerika Serikat tetap ditolak.

Pemerintah AS sebelumnya mencabut visa milik Abbas dan sekitar 80 pejabat yang tergabung dalam Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina.

Washington berdalih keputusan tersebut didasarkan pada alasan keamanan nasional dan kebijakan luar negeri, sebagaimana diatur dalam perjanjian markas besar PBB tahun 1947.

Menanggapi penolakan ini, diplomat senior AS, Jonathan Shrier, menyatakan bahwa sikap Washington terhadap resolusi PBB tersebut tidak mengherankan.

"Pemerintahan Trump telah menegaskan bahwa PLO dan Otoritas Palestina harus bertanggung jawab karena gagal memenuhi komitmen dasar dalam Perjanjian Oslo, sekaligus merusak prospek perdamaian," ujar Shrier dikutip dari Reuters.

Selain pidato virtual di Sidang Umum PBB, Presiden Mahmoud Abbas dijadwalkan akan berpartisipasi secara daring dalam konferensi tingkat tinggi yang diprakarsai Prancis dan Arab Saudi pada Senin (22/9).

Pertemuan ini bertujuan menggalang dukungan internasional terhadap solusi dua negara dan mendorong lebih banyak negara mengakui kedaulatan Palestina.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, turut menanggapi kabar pencabutan visa terhadap delegasi Palestina tersebut.

Ia menegaskan bahwa Indonesia mendukung upaya agar semua negara dapat menyuarakan aspirasinya di forum internasional tanpa hambatan administratif.

"Pemberian visa adalah domain otoritas AS, tetapi kami, bersama beberapa negara lain, mendorong agar kebijakan tersebut ditinjau kembali," ujar Sugiono saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jumat malam.

Sugiono menambahkan bahwa meski akses fisik ke AS terhambat, isu Palestina akan tetap menjadi fokus utama dalam pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB ke-80.*

(bi/a008)

IAIDU Asahan Sambut Kepulangan Mahasiswa KKN Internasional Angkatan II dari Malaysia: Komitmen Tingkatkan Prestasi, Pengabdian, dan Wawasan Global

Prabowo Dijadwalkan Berpidato di Sidang Umum PBB, Lanjutkan Jejak Diplomasi Sang Ayah

UPZ IKA UNPAD Resmi Berdiri, Jadi Pionir Pengelola Zakat di Lingkungan Alumni Kampus

TNI AD Fair 2025 Dibuka Meriah, Stand Rekrutmen Jadi Favorit Anak Muda!

Bobby Nasution Dukung Battle of Engine 2025: Dorong Sport Tourism dan Jauhkan Anak Muda dari Narkoba

Mother Station CNG Pertama di Medan! Dukung Akses Energi Lebih Murah dan Ramah Lingkungan