Perairan Asahan Dikejutkan Kemunculan Lumba-lumba Putih, Warga Ramai Rekam Video
ASAHAN Sebuah video yang menampilkan kemunculan hewan yang diduga lumbalumba putih di perairan Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang,
NASIONAL
NEW YORK — Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya ketidakstabilan di Venezuela setelah penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat.
Menurut Guterres, operasi militer yang dilakukan AS berpotensi menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan antarnegara.
Pernyataan tersebut disampaikan Guterres kepada Dewan Keamanan PBB melalui Kepala Urusan Politik PBB Rosemary DiCarlo, dalam pertemuan Dewan Keamanan di markas besar PBB, New York, Senin, 5 Januari 2026.Baca Juga:
Pertemuan itu digelar beberapa jam sebelum Maduro menjalani sidang dakwaan di pengadilan federal Manhattan.
"Saya sangat prihatin terhadap kemungkinan meningkatnya ketidakstabilan di Venezuela, dampaknya terhadap kawasan, serta preseden yang ditimbulkannya dalam praktik hubungan internasional," kata Guterres dalam pernyataannya, Selasa (6/1/2026).
Maduro ditangkap dalam operasi militer AS di Caracas pada Sabtu dini hari, 3 Januari 2026, dan kemudian dibawa ke Amerika Serikat untuk menghadapi sejumlah dakwaan, termasuk dugaan konspirasi narkoterorisme. Maduro membantah seluruh tuduhan tersebut.
Guterres menegaskan bahwa operasi penangkapan tersebut tidak mencerminkan penghormatan terhadap hukum internasional.
Ia kembali mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Piagam PBB sebagai dasar pemeliharaan perdamaian dan keamanan global.
"Saya tetap sangat prihatin bahwa hukum internasional belum dihormati terkait aksi militer 3 Januari," ujarnya.
Selain itu, Guterres menyerukan dialog inklusif dan demokratis di Venezuela. Ia menyatakan kesiapan PBB untuk mendukung upaya damai guna membantu rakyat Venezuela keluar dari krisis politik yang berkepanjangan.
Sikap serupa disampaikan Kolombia, yang meminta digelarnya pertemuan Dewan Keamanan PBB.
Duta Besar Kolombia untuk PBB, Leonor Zalabata Torres, menilai operasi militer AS merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Venezuela.
"Tidak ada pembenaran apa pun untuk penggunaan kekuatan sepihak dalam hubungan internasional," ujarnya.
Sejumlah pakar hukum internasional menilai tindakan AS tidak memiliki dasar hukum karena tidak memperoleh otorisasi Dewan Keamanan PBB, tidak mendapat persetujuan pemerintah Venezuela, serta tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri.
Namun, posisi AS sebagai anggota tetap Dewan Keamanan dengan hak veto membuat negara tersebut sulit dimintai pertanggungjawaban secara institusional.*
(d/dh)
ASAHAN Sebuah video yang menampilkan kemunculan hewan yang diduga lumbalumba putih di perairan Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang,
NASIONAL
JAKARTA Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan bahwa salinan ijazah Presiden Joko Widodo yang digunakan dalam pencalonan presiden 2014 d
PEMERINTAHAN
BUKITTINGGI Gunung Marapi, yang berada di wilayah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, kembali erupsi Selasa malam.
NASIONAL
KARO Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo menetapkan mantan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah II Sumatera Utara, berinisia
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANG Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali melalui Dewan Perwakil
POLITIK
TABANAN Rumah Sakit (RS) Kasih Ibu Tabanan semakin memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan para stakeholder, khususnya insan media d
KESEHATAN
PANTAI LABU, DELI SERDANG Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pantai Labu di Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, kini tampil lebih modern
EKONOMI
DELISERDANG Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR memulai pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hamparan
PENDIDIKAN
KISARAN Kereta api Putri Deli jurusan MedanTanjungbalai menabrak satu unit colt diesel bermuatan pisang di perlintasan kereta api Jalan
PERISTIWA
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menahan Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU), Joko Sutrisno, terkait du
HUKUM DAN KRIMINAL
