PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
TEHERAN – Gelombang protes anti-pemerintah di Iran terus berlanjut meski aparat keamanan memperketat penindakan.
Akses informasi semakin sulit karena pemadaman internet dan pemblokiran jaringan telepon, membuat kondisi di lapangan sulit dipantau secara menyeluruh.
Menurut laporan Human Rights Activists News Agency (HRANA), sedikitnya 544 orang tewas dalam aksi protes nasional dalam dua pekan terakhir.Baca Juga:
Dari jumlah itu, 496 adalah demonstran, sedangkan 48 anggota aparat keamanan. Selain itu, lebih dari 10.600 orang ditahan.
Aktivis Jerman-Iran, Daniela Sepheri, menuturkan kepada DW bahwa aparat menargetkan demonstran secara langsung, bahkan mencoba "masuk ke rumah sakit untuk menculik korban yang terluka."
Sepheri menekankan bahwa situasi sangat berbahaya, namun tidak menyurutkan tekad warga untuk terus melakukan aksi protes.
"Sangat berbahaya bagi orang-orang untuk keluar dan berdemonstrasi, tapi mereka tetap melakukannya. Laporan-laporan tentang pembantaian terus kami terima," ujar Sepheri.
Pemerintah Iran menyebut aksi protes sebagai "kerusuhan" dan mengumumkan tiga hari berkabung nasional bagi aparat yang tewas.
Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengumumkan rencana pawai yang disebut aksi perlawanan nasional yang berlangsung Senin, 12 Januari.
Jurnalis Iran sekaligus redaktur Kayhan London, Nazenin Ansari, menyebut gelombang protes saat ini berbeda dari sebelumnya karena memiliki figur pemimpin, yaitu putra mahkota Reza Pahlavi, yang hidup di pengasingan.
Ansari menekankan bahwa aksi protes kali ini bersifat sekuler dan tidak menggunakan narasi agama.
"Berbagai arus politik dalam oposisi kini mulai bekerja sama, sehingga gerakan protes ini semakin menguat," kata Ansari.
Aktivis Sepheri menambahkan bahwa masa depan Iran berada di tangan rakyat. Ia menekankan perlunya pemilu bebas dan referendum untuk menentukan jalan politik negara.
Meski ada kemungkinan kembalinya monarki, keputusan akhir sepenuhnya tergantung pada rakyat Iran.
Gelombang protes terbaru ini menyoroti ketidakpuasan publik terhadap kesenjangan sosial, kondisi ekonomi, dan kebijakan pemerintah yang keras.
Sementara itu, dunia internasional memantau ketegangan di Iran dengan cemas, mengingat risiko kekerasan yang terus meningkat.*
(d/ad)
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL