BELGIA – Spanyol secara resmi menolak bergabung dengan Dewan Perdamaian yang baru saja diluncurkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Forum Ekonomi Dunia, Davos, Swiss.
Keputusan ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, pada Kamis (22/1/2026), dan menegaskan konsistensi Madrid terhadap prinsip multilateralisme serta sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Kami mengapresiasi undangan tersebut, tetapi kami menolak," kata Sanchez kepada wartawan setelah menghadiri KTT Uni Eropa di Brussels, Belgia.Baca Juga:
Penolakan Spanyol juga terkait tidak disertakannya Otoritas Palestina dalam Dewan Perdamaian yang dipimpin Trump.
Dewan ini digadang-gadang sebagai wadah untuk menengahi konflik global, mengatur pengamanan pasca-konflik, dan memfasilitasi pembangunan kembali wilayah yang baru pulih dari perang.
Peluncuran Dewan Perdamaian dilakukan di sela-sela pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia di Davos.
Meski mendapat dukungan beberapa negara Timur Tengah, seperti Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, banyak sekutu tradisional AS, termasuk Kanada, Inggris, dan anggota Uni Eropa lainnya, memilih absen.
Trump sendiri menegaskan, "Setelah dewan ini sepenuhnya terbentuk, kita dapat melakukan hampir semua hal yang ingin kita lakukan. Dan kita akan melakukannya bersama PBB."
Namun, keterlibatan PBB menurut juru bicara Rolando Gomez hanya terbatas pada dukungan terhadap rencana perdamaian Gaza.
Sanchez menekankan, keputusan Spanyol menolak bergabung merupakan bentuk konsistensi terhadap hukum internasional dan komitmen negara terhadap multilateralisme.
"Dewan ini tidak melibatkan Palestina, sehingga tidak sejalan dengan prinsip kami mengenai perdamaian yang adil dan inklusif," ujarnya.
Dewan Perdamaian Trump menetapkan masa jabatan anggota selama tiga tahun.
MEDAN Guna memperkuat sinergi antar Pemerintah dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di berbagai program pembangunan agar dapat berjalan le
NASIONAL
MEDAN Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, SH., menerima kedatangan perwakilan Aliansi Masyarakat Peduli Aliansi Masyarakat Pedul
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANG Sebuah kebakaran hebat menghanguskan tiga unit rumah dan satu warung makan di kawasan Jati Adabiah, Kecamatan Padang Timur, Kota
PERISTIWA
JAKARTA Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Thomas Djiwandono, menekankan pentingnya sinergi antarpengelola kebijakan dalam uji
EKONOMI
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali mengikuti sosialisasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dengan tem
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkum) Bali menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam memberikan p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Surya, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascab
NASIONAL
JAKARTA Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera terus menunjukkan perkembangan positif. Menteri Dalam Neger
NASIONAL
BANDA ACEH Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mendorong percepatan pemanfaatan kayu hanyut pascabanjir sebagai sumber material untuk mend
NASIONAL
JAKARTA Polemik kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali memanas. Pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, menuding dua ters
POLITIK
