Nusron Wahid Koordinasi dengan Panglima TNI Tertibkan Aset dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Jakarta- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia, Nusron Wahid, melakukan kunjungan kerja ke Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) di Jakarta. Kedatangan Nusron disambut langsung oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, dalam suasana yang penuh kehormatan di tengah upacara penyambutan.

Dalam kesempatan tersebut, Nusron mengungkapkan pentingnya koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dan TNI dalam penanganan masalah pertanahan yang semakin kompleks, khususnya yang berkaitan dengan sengketa lahan dan maraknya praktik mafia tanah. Nusron juga mengungkapkan bahwa kedatangannya ke Mabes TNI adalah bagian dari upaya untuk menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, yang akan diadakan oleh Kementerian ATR/BPN dalam waktu dekat.

“Kami sangat menghargai kesediaan Panglima TNI untuk hadir dan memberikan arahan terkait upaya bersama untuk menangani persoalan pertanahan yang berintensitas tinggi, seperti tindak pidana pertanahan dan mafia tanah. Kami juga berharap kerjasama ini dapat mencegah dan menyelesaikan sengketa tanah yang melibatkan pihak-pihak tertentu, baik itu korporasi maupun individu,” kata Nusron dalam keterangan tertulisnya.

Baca Juga:

• Ruben Onsu Tuntut Akun TikTok yang Sebar Fitnah tentang Putrinya, Siap Gugat ke Polisi
• Polda Metro Jaya Bakal Rilis Hasil Autopsi Kematian Diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan

Sebagai bagian dari langkah konkret untuk menertibkan pengelolaan aset milik TNI, Nusron meminta agar TNI mengidentifikasi dan memetakan aset tanah yang bermasalah, baik yang bersentuhan dengan korporasi maupun dengan masyarakat luas. Ini dianggap sebagai langkah strategis guna mengurangi sengketa pertanahan yang selama ini sering melibatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk praktik mafia tanah yang merugikan banyak pihak.

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menyambut baik inisiatif Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat pengelolaan dan pengawasan aset tanah milik TNI. Agus juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan TNI, serta institusi terkait lainnya, dalam memastikan bahwa tanah milik negara, khususnya yang berada di bawah pengelolaan TNI, tidak jatuh ke tangan yang salah atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Baca Juga:

• Disperindag Simalungun Temukan Beras Medium Dikemas Ulang Jadi Premium di Tiga Pasar
• Dugaan Penyimpangan Dana Desa, Kades Hutagodang Muda Dilaporkan ke Polres Madina

“Upaya ini sangat positif untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih teratur, transparan, dan bebas dari praktik mafia tanah. Kami menyambut baik kolaborasi ini dan siap untuk mendukung setiap langkah yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN,” ujar Agus Subiyanto.

Nusron juga menekankan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya bersama dengan TNI dan aparat hukum lainnya, akan melaksanakan rapat koordinasi untuk mempercepat penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah. Rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat diterapkan di lapangan, guna menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang selama ini mengemuka.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Iljas Tedjo Prijono, serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis. Selain itu, sejumlah pejabat penting TNI juga hadir, termasuk Kepala Staf Umum TNI, Asintel, Asops, Aspers, dan Aslog Panglima TNI, serta Kababinkum TNI, yang semuanya terlibat dalam pembahasan tindak lanjut penyelesaian sengketa pertanahan.

Kolaborasi untuk Penertiban Aset Negara

Langkah ini semakin mempertegas komitmen pemerintah untuk menertibkan pengelolaan dan penyelesaian sengketa aset negara, terutama yang berkaitan dengan tanah dan pertanahan. Melalui kerjasama ini, diharapkan akan tercipta sistem pertanahan yang lebih jelas, bebas dari sengketa, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, terutama bagi TNI sebagai pemilik sejumlah aset strategis. (JOHANSIRAIT)