Kemenhan dan TNI Terima Pagu Anggaran 2025 Sebesar Rp165,1 Triliun: Kenaikan Signifikan dari Usulan Awal

JAKARTA -Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapatkan alokasi pagu anggaran yang lebih besar dari yang diajukan untuk tahun anggaran 2025. Dalam rapat kerja (raker) yang digelar di ruang rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI (Purn) M. Herindra mengungkapkan bahwa pagu anggaran untuk Kemenhan dan TNI mencapai Rp165,1 triliun.

Angka tersebut merupakan kenaikan signifikan dari usulan pagu indikatif awal yang diajukan sebesar Rp155,9 triliun. “Berdasarkan surat Menteri Keuangan dan Bappenas, Kemhan dan TNI mendapat pagu anggaran tahun anggaran 2025 sebesar Rp165,16 triliun,” ujar Herindra dalam rapat, Selasa (3/9/2024).

Rincian alokasi anggaran untuk berbagai komponen dalam Kemenhan dan TNI adalah sebagai berikut: Kementerian Pertahanan memperoleh anggaran sebesar Rp53,95 triliun, yang mencakup 112,16 persen dari usulan yang diajukan. Sementara itu, Mabes TNI mendapatkan alokasi sebesar Rp11,16 triliun, atau 26,26 persen dari usulan awal.

TNI Angkatan Darat (AD) memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp57,006 triliun, yang merupakan 34,98 persen dari usulan anggaran. TNI Angkatan Laut (AL) mendapatkan Rp24,75 triliun, setara dengan 44,67 persen dari usulan. Terakhir, TNI Angkatan Udara (AU) dialokasikan Rp18,28 triliun, atau 41,07 persen dari usulan awal.

Pagu anggaran untuk tahun 2025 ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan pagu indikatif yang diajukan sebelumnya. Kemenhan mengusulkan anggaran sebesar Rp55,89 triliun, sementara Mabes TNI mengusulkan sebesar Rp9,23 triliun. TNI AD, TNI AL, dan TNI AU masing-masing mengusulkan anggaran sebesar Rp54,61 triliun, Rp20,06 triliun, dan Rp16,19 triliun.

Kenaikan alokasi anggaran ini diharapkan dapat mendukung berbagai program dan kebutuhan strategis Kemenhan serta TNI dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara. Rapat kerja ini merupakan bagian dari proses pemantauan dan evaluasi anggaran oleh Komisi I DPR RI, untuk memastikan bahwa alokasi anggaran yang diterima sesuai dengan kebutuhan dan prioritas nasional.

Dengan pagu anggaran yang telah disetujui, Kemenhan dan TNI diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan dana untuk meningkatkan kapasitas pertahanan dan keamanan negara, serta menyukseskan berbagai program strategis yang telah direncanakan.

(N/014)