
Puan Maharani Soroti 7 PMI Sumut Tewas di Kamboja: Jangan Tunggu Viral Baru Negara Bertindak!
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
NasionalDEPOK -Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Jawa Barat, memberikan layanan kesehatan gratis bagi pengemudi bus yang membawa pemudik ke kampung halamannya dalam rangka Mudik Lebaran 2025.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesehatan dan kesiapan pengemudi dalam perjalanan jauh.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Depok, Mary Liziawati, memastikan kesiapan layanan kesehatan bagi pemudik serta kondisi pengemudi agar benar-benar sehat sebelum berangkat.
"Dinkes Depok ikut andil dalam kegiatan mudik Lebaran tahun ini dengan menyiapkan pos kesehatan di Terminal Jatijajar. Kami juga sudah melakukan pemeriksaan kesehatan bagi para pengemudi untuk memastikan mereka dalam kondisi sehat dan layak mengemudi," ujar Mary di Depok, Sabtu (29/3/2025).
Pos Kesehatan Siaga di Beberapa Lokasi
Sebagai bagian dari Operasi Ketupat Jaya 2025 yang berlangsung dari 23 Maret hingga 8 April, Dinkes Depok menyiagakan satu tim medis di Pos Pelayanan (Posyan) Terminal Jatijajar.
Tim ini terdiri atas dokter, perawat, dan pengemudi ambulans.
Selain di Terminal Jatijajar, tenaga kesehatan juga disiagakan di lima Pos Pengamanan (Pospam) lainnya, yakni di Medan 9, Secawan Pancoran Mas, Bojongsari, Cinere, dan Bogor 8 Sukmajaya.
Pelayanan kesehatan di pos-pos tersebut berlangsung dari pukul 07.00 hingga 21.00 WIB.
Setelahnya, layanan akan dialihkan ke Puskesmas 24 jam serta beberapa rumah sakit rujukan di Depok.
"Kami akan melayani pemudik selama 14 hari, yaitu tujuh hari sebelum Lebaran dan tujuh hari setelahnya, sesuai jadwal Pos Pam dan Pos Yan dari Polres," tambah Mary.
Pemeriksaan Kesehatan bagi Pengemudi dan Pemudik
Mary mengungkapkan bahwa dalam tiga hari pemeriksaan sebelumnya, seluruh pengemudi dinyatakan layak mengemudi.
Selain itu, pos layanan kesehatan juga melayani pemudik yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan, seperti pengecekan tekanan darah, nadi, pernapasan, serta gula darah jika diperlukan.
Untuk memastikan keselamatan selama perjalanan, Dinkes Depok juga melakukan pemeriksaan urin bagi pengemudi guna memastikan mereka bebas dari narkoba.
Ia mengimbau para pemudik untuk menjaga kesehatan sebelum berangkat, terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit agar membawa obat-obatan pribadi.
Pengemudi juga diimbau untuk beristirahat setiap lima jam agar tetap bugar selama perjalanan.
"Bagi warga Depok yang memiliki JKN-KIS, jaminan kesehatan ini tetap bisa digunakan di kampung halaman di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS," tutupnya.
(at/a)
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
NasionalMEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan KriminalJAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
NasionalJAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
EkonomiMEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
NasionalMEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan KriminalJAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
PendidikanJAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan KriminalSIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
PemerintahanTERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional