Bina Mental dan Fisik, HKA Persiapkan Petugas Layanan Tol Kutepat untuk Arus Mudik Idul Fitri
SUMATERA UTARA Menyambut arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 Hijriah, PT Hakaaston (HKA), operator jalan tol Ruas Kuala Tanjung Teb
PEMERINTAHAN
WHASINGTON DC - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui laporan terbaru UNAIDS memperingatkan bahwa kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memangkas pendanaan program HIV/AIDS global berpotensi memicu bencana kemanusiaan.
Menurut Pembaruan AIDS Global 2025, kebijakan ini dapat menyebabkan empat juta kematian dan enam juta infeksi HIV tambahan pada tahun 2029.
Laporan ini menyoroti dampak dari keputusan Trump untuk memangkas Rencana Darurat Presiden AS untuk Penanggulangan AIDS (PEPFAR)—program kesehatan global terbesar yang pernah didanai satu negara untuk memerangi satu penyakit. Program ini diluncurkan oleh Presiden George W. Bush pada 2003 dan selama dua dekade menjadi tulang punggung dalam penanggulangan HIV/AIDS di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.
"Program HIV di negara-negara miskin terguncang oleh gangguan keuangan besar yang tiba-tiba. Ini mengancam untuk membalikkan kemajuan selama bertahun-tahun dalam menanggulangi HIV," tulis laporan UNAIDS yang dikutip Al Jazeera dan Detik, Jumat (11/7/2025).
Selain faktor pemangkasan dana, laporan itu juga menyoroti berbagai ancaman lain terhadap keberhasilan program HIV global, seperti perang, ketimpangan ekonomi, pergeseran geopolitik, hingga krisis iklim yang menambah ketidakstabilan dan membebani kerja sama multilateral.
Kemajuan Terancam Terhenti
UNAIDS mencatat bahwa pada akhir 2024, jumlah infeksi HIV baru dan kematian akibat AIDS mencapai titik terendah dalam 30 tahun terakhir. Di Afrika Sub-Sahara—wilayah yang menyumbang separuh dari total kasus HIV global—terjadi penurunan infeksi baru hingga 56 persen.
Bahkan, lima negara di Afrika diperkirakan mampu mencapai target penurunan infeksi hingga 90 persen pada tahun 2030 dibandingkan tahun 2010. Namun, capaian ini terancam gagal jika sumber dana utama, termasuk dari AS, terputus.
Saat ini, berbagai negara masih memiliki stok obat antiretroviral dan layanan klinik untuk pengidap HIV/AIDS. Tetapi jika pendanaan dihentikan, klinik-klinik tersebut berisiko tutup dan upaya pencegahan bisa terhenti.
Populasi Rentan Paling Terdampak
SUMATERA UTARA Menyambut arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 Hijriah, PT Hakaaston (HKA), operator jalan tol Ruas Kuala Tanjung Teb
PEMERINTAHAN
OlehMichael F. UmbasTIDAK semua pertemuan tingkat tinggi dunia melahirkan sejarah. Banyak di antaranya yang berlalu sekadar menjadi ajang f
OPINI
JAKARTA Pemerintah Indonesia menyepakati perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk PT Freeport Indonesia (PTFI) sebagai b
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi melantik enam pejabat pimpinan tinggi pratama pada Jumat, 20 Februari 2026. Salah satu yang dilanti
NASIONAL
BINJAI, SUMUT Kasus dugaan korupsi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapangtan) Kota Binjai terus berkembang. Setelah mantan ke
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Konsumen rumah mewah kawasan Kota Deli Megapolitan (KDM), saat ini kecewa. Ini akibat status tanah rumah yang dibeli dengan harga
HUKUM DAN KRIMINAL
BANYUWANGI Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan di Pantai Plengkung, kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupat
NASIONAL
JAKARTA Pertamina Hulu Indonesia (PHI), Subholding Upstream Pertamina Regional 3 Kalimantan, meluncurkan Kartu Stop Work Authority (SWA)
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,95 miliar untuk pembangunan lift di kantor Dinas Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus baru penyimpanan uang suap oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL