JAKARTA — Mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 2014–2019, Prof. Dr. Nila F. Moeloek, menanggapi pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengenai kekurangan 70 ribu dokter spesialis dalam 10 tahun ke depan.
Menurutnya, isu tersebut tak bisa hanya diselesaikan melalui penambahan kuota pendidikan kedokteran semata, melainkan harus diiringi pembenahan infrastruktur, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
"Sebelum bicara soal distribusi dokter spesialis, kita harus memastikan dulu bahwa akses dan infrastruktur rumah sakit di daerah-daerah 3T memadai. Termasuk jalan, jaringan transportasi, dan fasilitas rumah sakit itu sendiri," ujar Nila saat ditemui wartawan di Jakarta, Jumat (25/7).
Baca Juga:
Ia menambahkan bahwa tantangan logistik di wilayah kepulauan berbeda dengan daerah daratan.
"Kalau di darat mungkin bisa dibangun jalan. Tapi bagaimana kalau rumah sakitnya di pulau terpencil? Aksesnya harus dipikirkan secara menyeluruh," imbuhnya.
Baca Juga:
Tak hanya infrastruktur fisik, Nila juga menyoroti pentingnya konektivitas digital.
Ia mencontohkan saat program Nusantara Sehat diluncurkan pada masa kepemimpinannya, tenaga kesehatan di daerah bahkan harus memanjat pohon untuk mendapatkan sinyal internet.
"Beberapa alat kesehatan yang digunakan dokter spesialis membutuhkan koneksi internet stabil. Maka, komunikasi dan jaringan juga bagian dari sarana penting yang harus dibangun," tegasnya.
Lebih lanjut, Nila menekankan perlunya perhatian terhadap kehidupan para dokter dan keluarganya yang ditempatkan di daerah terpencil.
"Dokter juga manusia. Mereka punya keluarga, anak-anak mereka juga butuh sekolah. Jangan hanya dilihat dari sisi profesional, tapi juga dari sisi sosial," ujarnya.
Senada, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Universitas Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Komite Penempatan Dokter Spesialis (KPDS) Kemenkes, Dr. Nurdadi Saleh, mengkritik pendekatan Kementerian Kesehatan dalam menangani persoalan ini.
Ia menilai, Kemenkes cenderung hanya menyampaikan kebutuhan tanpa disertai strategi konkret di lapangan.
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan, kembali memasuki babak baru. Te
Peristiwa
JAKARTA Kuasa hukum sekaligus Juru Bicara DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi
Politik
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan penyesalan atas munculnya informasi bahwa Adrian Asharyanto Gunadi, mantan Direktur Uta
Hukum dan Kriminal
KUALA LUMPUR Koordinator Masyarakat AntiKorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengungkapkan bahwa tersangka kasus dugaan korupsi ta
Nasional