Presiden Prabowo Alokasikan Rp69 Triliun untuk Jaminan Kesehatan Nasional dalam RAPBN 2026

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengalokasikan anggaran sebesar Rp69 triliun untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran tersebut bertujuan untuk memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia, termasuk biaya operasi dan layanan medis lainnya.

"Dari total Rp69 triliun, Rp66,5 triliun dialokasikan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang mencakup sekitar 96,8 juta peserta. Sisanya, Rp2,5 triliun diperuntukkan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta BP kelas III sebanyak 49,6 juta peserta," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Rincian Anggaran Kesehatan 2026

Lebih lanjut, Sri Mulyani merinci bahwa total anggaran sektor kesehatan tahun depan mencapai Rp244 triliun.

Dari jumlah tersebut, Rp123,2 triliun dialokasikan untuk layanan kesehatan masyarakat dan Rp72,1 triliun untuk pengembangan sarana dan prasarana kesehatan.

Rincian anggaran layanan kesehatan masyarakat meliputi:

- Rp69 triliun untuk iuran JKN,

- Rp24,7 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, menyusui, dan balita,

- Rp13,3 triliun untuk jaminan kesehatan ASN, TNI, dan Polri,

- Rp8,7 triliun untuk program pemberian vaksin tuberkulosis.

Selain itu, terdapat alokasi sebesar Rp2,6 triliun untuk layanan cek kesehatan gratis bagi 130,3 juta peserta, serta Rp2,9 triliun untuk penanganan stunting melalui dana desa.

Program pembinaan 100 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk keluarga dengan bayi di bawah dua tahun juga mendapatkan alokasi untuk 93.800 keluarga.

Fokus pada Sarana Prasarana Kesehatan

Untuk pengembangan sarana prasarana kesehatan, anggaran sebesar Rp72,1 triliun dibagi sebagai berikut:

- Rp2,7 triliun untuk revitalisasi rumah sakit di daerah,

- Rp16,3 triliun untuk Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dan Biaya Operasional Kesehatan Bersubsidi (BOKB) yang melayani 10.224 puskesmas dan 6.345 balai keluarga berencana (KB),

- Rp41,7 triliun untuk Dana Alokasi Umum (DAU) bidang kesehatan bagi layanan masyarakat,

- Rp300 miliar untuk pemeriksaan sampel makanan, obat, kosmetik, dan suplemen kesehatan,

- Rp200 miliar untuk bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS),

- Rp10,9 triliun untuk layanan rumah sakit di lingkungan Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan.

Alokasi anggaran ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem kesehatan nasional dan memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas.

"Dengan anggaran yang cukup besar ini, diharapkan masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan yang lebih merata dan optimal, sehingga kualitas hidup meningkat," tutup Sri Mulyani.*

(bi/008)