MANOKWARI - Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para vendor pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini dinilai krusial menyusul temuan 5.626 kasus keracunan massal yang diduga terkait dengan konsumsi menu MBG di sejumlah daerah.Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menyampaikan keprihatinannya terhadap dampak serius yang ditimbulkan oleh program yang seharusnya menjadi tumpuan peningkatan gizi anak-anak Indonesia.
"BGN sebagai penanggung jawab harus mengevaluasi menu MBG secara serius. Kasus keracunan bukan hal kecil. Ini menyangkut kesehatan anak bangsa, dan harus menjadi prioritas penanganan," tegas Filep dalam keterangannya di Manokwari, Rabu (24/9/2025).Evaluasi Bukan Sekadar Administratif
Filep menyebut bahwa evaluasi tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus menyentuh seluruh aspek, mulai dari:Kualitas bahan makanan