Komite III DPD RI Desak BGN Evaluasi Vendor MBG: 5.626 Kasus Keracunan Harus Jadi Alarm Serius

MANOKWARI - Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para vendor pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini dinilai krusial menyusul temuan 5.626 kasus keracunan massal yang diduga terkait dengan konsumsi menu MBG di sejumlah daerah.

Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menyampaikan keprihatinannya terhadap dampak serius yang ditimbulkan oleh program yang seharusnya menjadi tumpuan peningkatan gizi anak-anak Indonesia.

Baca Juga:

• DPR RI Desak Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis Usai Ribuan Siswa Keracunan

"BGN sebagai penanggung jawab harus mengevaluasi menu MBG secara serius. Kasus keracunan bukan hal kecil. Ini menyangkut kesehatan anak bangsa, dan harus menjadi prioritas penanganan," tegas Filep dalam keterangannya di Manokwari, Rabu (24/9/2025).

Evaluasi Bukan Sekadar Administratif

Filep menyebut bahwa evaluasi tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus menyentuh seluruh aspek, mulai dari:

Kualitas bahan makanan

Kebersihan dapur dan peralatan masak

Sistem distribusi ke sekolah-sekolah

Pengawasan dan manajemen risiko

"Mekanisme evaluasi harus dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan, agar program MBG benar-benar memberikan dampak positif bagi status gizi generasi muda," imbuhnya.

Tegas terhadap Pelanggaran: Sanksi Harus Ditegakkan

Komite III juga menuntut agar BGN tidak kompromi terhadap vendor yang melanggar standar keamanan makanan, kebersihan, serta proses penyediaan gizi.

"Harus ada sanksi tegas. Jangan kompromi! Ini bukan sekadar proyek makan gratis, ini investasi untuk masa depan Indonesia Emas 2045," tegas senator asal Papua Barat itu.

DPD RI Siapkan Rekomendasi Kebijakan Lanjutan

Filep menyebut bahwa Komite III DPD RI akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk BGN dan vendor utama, untuk memberikan penjelasan dan data. Komite juga tengah menyusun rekomendasi kebijakan lanjutan agar penyelenggaraan MBG ke depan lebih ketat dan berkualitas.

"Kita tidak ingin kepercayaan masyarakat terhadap program-program strategis pemerintah menurun hanya karena kelalaian yang bisa dicegah," ujarnya.

Program Strategis Butuh Standar Ketat

Seperti diketahui, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan nasional untuk mendukung ketahanan gizi generasi muda. Namun, rentetan kasus keracunan sejak awal September membuat program ini menjadi sorotan publik.

Sebelumnya, BGN telah membentuk tim investigasi untuk menangani kasus-kasus keracunan tersebut dan tengah melakukan audit terhadap dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).*

(at/j006)

DPR RI Desak Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis Usai Ribuan Siswa Keracunan

Desakan Hentikan Program MBG Menguat, Kepala BGN: Tunggu Arahan Presiden

MBG: Masalah Keracunan Makanan dan Pro-Poor

Tanggapi Isu DPR Miliki Dapur SPPG, Wakil Ketua Komisi IX: Ya Tidak Apa-Apa

Banggar DPR Tolak Hentikan MBG, Usulkan 3 Skema Alternatif

Kepala Badan Gizi Nasional Tinjau Korban Keracunan Makanan MBG di Cipongkor, Kegiatan SPPG Disetop Sementara