BREAKING NEWS
Minggu, 05 Oktober 2025

Dari 10 Ribu Dapur MBG, Hanya 198 yang Punya Sertifikat Laik Higiene

Devi Rifani - Kamis, 02 Oktober 2025 11:45 WIB
Dari 10 Ribu Dapur MBG, Hanya 198 yang Punya Sertifikat Laik Higiene
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang menyebutkan Dari 10 Ribu Dapur MBG, Hanya 198 yang Punya Sertifikat Laik Higiene (foto : disway)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

JAKARTA- Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan fakta mengejutkan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dari total 10.012 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi, hanya 198 unit atau sekitar 1,97 persen yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) hingga 30 September 2025.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyebutkan angka ini sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah dapur MBG yang tersebar di tiga wilayah.

Baca Juga:

"Hingga akhir September 2025, tercatat 198 SPPG yang telah memiliki SLHS. Rinciannya, Wilayah I sebanyak 102 dapur, Wilayah II ada 35, dan Wilayah III sebanyak 61 dapur," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Kondisi ini menjadi sorotan publik, terutama setelah kasus keracunan massal yang menimpa ribuan penerima manfaat MBG. Pemerintah pun menjadikan kepemilikan SLHS, yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat, sebagai syarat mutlak bagi setiap dapur MBG untuk tetap beroperasi.

"Kami mendorong SPPG yang sudah operasional agar segera mengurus penerbitan SLHS hingga Oktober 2025.Ini menyangkut keamanan pangan dan perlindungan penerima manfaat, sehingga harus diprioritaskan. Kami juga terus memonitor perkembangan sertifikasi SPPG setiap hari," tegas Nanik.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sempat menyoroti minimnya dapur yang bersertifikat, meski ribuan dapur MBG sudah berjalan. Situasi ini semakin menekan pemerintah untuk mempercepat proses sertifikasi.

Pemerintah Daerah bersama Kementerian Kesehatan juga diminta mempercepat penerbitan SLHS, sementara SPPG yang bermasalah dan tidak memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) telah dinonaktifkan sementara oleh BGN.


Sejauh ini, puluhan dapur MBG sudah ditutup akibat kelalaian yang berujung pada insiden keracunan berulang. Komisi IX DPR mendesak agar penambahan dapur MBG dihentikan sampai persoalan SLHS benar-benar tuntas.

Mereka menegaskan bahwa keselamatan penerima manfaat harus lebih diutamakan dibanding sekadar mengejar target jumlah dapur.*

(dv10)

Editor
: Redaksi
0 komentar
Tags
beritaTerkait
DPR Ungkap Dugaan Nepotisme dalam Rekrutmen Karyawan Program MBG
930 Ribu Warga Sumut Sudah Nikmati Makan Bergizi Gratis, Pemprov Perketat Pengawasan
Kepala BGN Dukung Pembentukan UU dan Kurikulum MBG
Plesetan “Makan Belatung Gratis” Viral, DPR: Ini Sangat Menyedihkan
Anggota DPR Irma Chaniago Soroti Sertifikasi SPPG: Banyak Diperjualbelikan, Standar Karyawan Harus Ditingkatkan
BGN Terapkan Rapid Test Makanan untuk Cegah Kasus Keracunan MBG
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru