Perdagangan Indonesia-Turki Meningkat, Pemerintah Percepat IT-PTA
JAKARTA Pemerintah Indonesia mempercepat dan memperluas cakupan Perjanjian Perdagangan Preferensial IndonesiaTurkiye (ITPTA) sebagai l
EKONOMI
JAKARTA- Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan fakta mengejutkan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dari total 10.012 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi, hanya 198 unit atau sekitar 1,97 persen yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) hingga 30 September 2025.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyebutkan angka ini sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah dapur MBG yang tersebar di tiga wilayah.Baca Juga:
"Hingga akhir September 2025, tercatat 198 SPPG yang telah memiliki SLHS. Rinciannya, Wilayah I sebanyak 102 dapur, Wilayah II ada 35, dan Wilayah III sebanyak 61 dapur," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Kondisi ini menjadi sorotan publik, terutama setelah kasus keracunan massal yang menimpa ribuan penerima manfaat MBG. Pemerintah pun menjadikan kepemilikan SLHS, yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat, sebagai syarat mutlak bagi setiap dapur MBG untuk tetap beroperasi.
"Kami mendorong SPPG yang sudah operasional agar segera mengurus penerbitan SLHS hingga Oktober 2025.Ini menyangkut keamanan pangan dan perlindungan penerima manfaat, sehingga harus diprioritaskan. Kami juga terus memonitor perkembangan sertifikasi SPPG setiap hari," tegas Nanik.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sempat menyoroti minimnya dapur yang bersertifikat, meski ribuan dapur MBG sudah berjalan. Situasi ini semakin menekan pemerintah untuk mempercepat proses sertifikasi.
Pemerintah Daerah bersama Kementerian Kesehatan juga diminta mempercepat penerbitan SLHS, sementara SPPG yang bermasalah dan tidak memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) telah dinonaktifkan sementara oleh BGN.
Sejauh ini, puluhan dapur MBG sudah ditutup akibat kelalaian yang berujung pada insiden keracunan berulang. Komisi IX DPR mendesak agar penambahan dapur MBG dihentikan sampai persoalan SLHS benar-benar tuntas.
Mereka menegaskan bahwa keselamatan penerima manfaat harus lebih diutamakan dibanding sekadar mengejar target jumlah dapur.*
(dv10)
JAKARTA Pemerintah Indonesia mempercepat dan memperluas cakupan Perjanjian Perdagangan Preferensial IndonesiaTurkiye (ITPTA) sebagai l
EKONOMI
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan hasil pemeriksaan awal menunjukkan kayukayu yang terseret banjir di
NASIONAL
ACEH UTARA Manajemen Rumah Sakit Umum Cut Meutia (RSUCM) Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, meminta dukungan dari Kementerian Kesehata
KESEHATAN
JAKARTA Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho, menegaskan komitmen institusinya untuk mempermudah pengurusan dokumen penting bagi w
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) akan memangkas insentif sebesar Rp 6 juta per hari bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang me
EKONOMI
BANDA ACEH Ketua ICMI Aceh, Dr. Taqwaddin, SH, melepas tim relawan ICMI untuk menyalurkan bantuan banjir ke Kabupaten Aceh Tamiang, sala
NASIONAL
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, jumlah korban meninggal akibat banjir dan longsor di Sumatera terus berta
PERISTIWA
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan jaringan internet darurat di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi Sumatera memasuki tahap darurat. Sebanyak 30.864 prajurit T
NASIONAL
JAKARTA Partai Amanat Nasional (PAN) mengumpulkan donasi sebesar Rp 5 miliar untuk membantu korban bencana banjir dan longsor yang melan
NASIONAL