KLUNGKUNG — Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali memperkuat transformasi Posyandu menuju penerapan penuh enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.
Kegiatan ini diwujudkan melalui Aksi Sosial Membina dan Berbagi, yang digelar di Banjar Pau, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Selasa (9/12).
Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, I Made Dwi Dewata, menegaskan bahwa Posyandu kini bertransformasi dari lembaga kesehatan menjadi pilar layanan masyarakat berbasis enam SPM, setara dengan PKK, Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).Baca Juga:
"Posisi Posyandu kini sejajar dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, serta berhak atas insentif dan pembiayaan sebagai mitra strategis desa," ujarnya.
Transformasi ini melibatkan penguatan kelembagaan mulai dari Tim Pembina tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa.
Pengurus Posyandu menyusun program kerja dan laporan layanan, sedangkan kader menjadi ujung tombak dalam menangkap informasi, menerima aduan, serta melakukan edukasi kepada masyarakat.
Data yang dihimpun kader pun menjadi dasar strategis bagi perumusan kebijakan di desa, kabupaten, hingga provinsi.
Ketua TP Posyandu Kabupaten Klungkung, Eva Satria, menambahkan bahwa Desa Tihingan telah menjadi contoh penerapan enam SPM melalui empat Posyandu yang didukung 52 kader.
Enam SPM mencakup bidang kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perumahan rakyat.
"Ini bukan sekadar perubahan struktur, tetapi perubahan cara kerja untuk memastikan pelayanan dasar masyarakat semakin optimal," jelasnya.
Dalam rangkaian kegiatan, Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali menyerahkan bantuan sosial kepada 50 kader Posyandu Desa Penebel, berupa 30 kilogram beras, dua kerat telur, dan dua kotak susu sebagai apresiasi atas pengabdian mereka dalam pelayanan masyarakat.
Program ini telah digelar secara rutin di enam kabupaten/kota, memperkuat kebersamaan sekaligus meneguhkan peran kader sebagai pilar kesejahteraan masyarakat.
Dwi Dewata menutup sosialisasi dengan menekankan pentingnya sinergi antarlembaga desa dan lintas sektor.
"Transformasi ini harus berjalan seragam agar layanan dasar masyarakat dapat terpenuhi lebih cepat dan tepat," tegasnya.*
(ad)
BANDA ACEH Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa&039aduddin Djamal resmi membuka Pameran Foto Jurnalistik Prahara Pulau Emas di Museum Tsun
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memproses laporan dugaan pelanggaran etik yang berkaitan dengan
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, seperti Perta
EKONOMI
JAKARTA Ahli Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Hendri Jayadi Pandiangan yang dihadirkan Polda Metro Jaya dalam sidang praperadilan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan kembali mencatatkan defisit pada bulan Juni 2026 sebesar 450 juta dolar
EKONOMI
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., menerima kunjungan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) RI, Agustinus
PEMERINTAHAN
JAKARTA Advokat Juniver Girsang mengingatkan kepada DPR RI agar Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset tidak justru dijadikan sebag
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyoroti pelibatan anak di bawah umur dalam promosi produk vape yang dilakukan YouTuber
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara menggelar Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Halaman Kantor Bupati Batu Bara, Kecamat
PEMERINTAHAN
JAKARTA Advokat Juniver Girsang menyoroti nomenklatur Rancangan UndangUndang Perampasan Aset saat rapat dengan Komisi III DPR. Ia menilai
POLITIK
