Sudah UHC, Warga Medan Masih Dipersulit Berobat? Ini Kata Dodi Simangunsong

MEDAN — Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Demokrat, Dodi Robert Simangunsong, mendesak Pemerintah Kota Medan agar serius menerapkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan.

Desakan ini disampaikan menyusul masih adanya keluhan masyarakat yang kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan, meski Kota Medan telah menerapkan program Universal Health Coverage (UHC).

Dodi menyampaikan hal tersebut dalam Sosialisasi ke XII Tahun Anggaran 2025 produk hukum daerah Perda Nomor 4 Tahun 2012 yang digelar di Jalan Pulau Harapan, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Sabtu, 13 Desember 2025.

Baca Juga:

• Medan Terima Bantuan Logistik dari Uni Emirat Arab untuk Korban Banjir, Rico Waas: Pemulihan Belum Sepenuhnya Selesai

"Dengan program UHC, seharusnya tidak ada lagi masyarakat yang dipersulit saat berobat, baik rawat jalan maupun rawat inap. Namun, faktanya keluhan itu masih kita dengar. Ini menyangkut nyawa manusia," kata Dodi.

Anggota Komisi III DPRD Kota Medan itu juga mengaku pernah mengalami langsung pelayanan kesehatan yang dinilai kurang maksimal.

Ia menuturkan pengalaman tersebut terjadi pada 2021, saat ayahnya menjalani perawatan dalam kondisi koma.

Menurut Dodi, pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Perda Sistem Kesehatan Kota Medan. Karena itu, ia meminta kualitas pelayanan di rumah sakit terus ditingkatkan.

Ia juga menyoroti belum adanya sanksi tegas terhadap rumah sakit yang dinilai tidak memberikan pelayanan maksimal kepada pasien.

"Sampai saat ini, kita tidak pernah mendengar ada rumah sakit yang dikenakan sanksi oleh pemerintah karena pelayanan yang tidak maksimal," ujar legislator dari Daerah Pemilihan IV yang meliputi Kecamatan Medan Denai, Medan Amplas, Medan Kota, dan Medan Area itu.

Pada kesempatan tersebut, Dodi juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, khususnya warga Jalan Pulau Harapan, atas dukungan yang diberikan sejak wafatnya sang ayah hingga proses pemakaman.

"Dukungan masyarakat luar biasa dan sangat berarti bagi keluarga kami," katanya.

Sementara itu, perwakilan BPJS Kesehatan, Imamul Nasution, menegaskan bahwa tidak ada pembatasan waktu bagi pasien dalam menjalani rawat inap di rumah sakit.

Menurut dia, keputusan terkait rawat inap sepenuhnya berada di tangan dokter penanggung jawab pasien.

"Dokter yang menentukan karena mereka mengetahui kondisi medis pasien. Jika ada pasien yang disuruh pulang tanpa penjelasan yang jelas, silakan melapor ke pojok JKN yang tersedia di setiap rumah sakit," ujar Imamul.*

(ad)

Medan Terima Bantuan Logistik dari Uni Emirat Arab untuk Korban Banjir, Rico Waas: Pemulihan Belum Sepenuhnya Selesai

Polisi Aktif Kini Bisa Duduki 17 Jabatan Sipil! Kapolri Dinilai Langgar Putusan MK, LBH Medan: “Ikan Busuk Mulai dari Kepala”

Prabowo Subianto Kembali Temui Nabila, Bocah Sumut yang Kakinya Diamputasi Karena Selamatkan Kucing

Meski Sempat Viral Aksi Lempar Amplop di Paripurna, RAPBD Padangsidimpuan 2026 Akhirnya Disetujui!

Ketua Peradi Medan Minta Polisi Hati-hati Tangani Kasus Dugaan Anak Bunuh Ibu Kandung

Klarifikasi Keluarga Bikin Heboh, Ayah Diduga Terlibat di Balik Kasus Anak SD Bunuh Ibu Kandung di Medan