MEDAN – Komisi II DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan (Dinkes), BPJS Kesehatan, dan direksi sejumlah rumah sakit di Kota Medan terkait pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) Pemko Medan, Selasa (3/2/2026).
RDP digelar menyusul keluhan masyarakat yang sering ditolak saat rawat inap di rumah sakit provider BPJS Kesehatan, meski Pemko Medan mengalokasikan anggaran lebih dari Rp200 miliar per tahun untuk program UHC.
"Padahal setiap tahunnya Pemko Medan mengeluarkan anggaran besar untuk UHC. Tapi masyarakat sering diberi alasan kamar penuh saat rawat inap. Miris melihat kondisi ini," ujar Anggota Komisi II DPRD Medan, Afif Abdillah.Baca Juga:
Afif menekankan, jika kamar kelas III penuh, pasien harus dititipkan ke kamar kelas II, dan bila kelas II penuh, titipkan ke kelas I.
Tidak ada alasan untuk menolak pasien UHC dengan dalih kamar penuh. DPRD mendesak BPJS Kesehatan untuk mengevaluasi rumah sakit yang masih menolak pasien.
Selain itu, Afif juga menyoroti rumah sakit yang memulangkan pasien sebelum sembuh.
"Masih banyak pasien dipulangkan meski kondisinya belum layak. Alasannya sudah dirawat tiga hari, padahal tidak ada aturan seperti itu," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan BPJS Kesehatan Kota Medan, Ikhwal Maulana, menegaskan ketentuan pasien dapat dititipkan ke kamar kelas yang lebih tinggi jika kamar kelas III penuh.
Ia juga memastikan tidak ada batasan durasi rawat inap, selama dokter menilai pasien masih membutuhkan perawatan.
Sementara itu, Plt Kadis Kesehatan Kota Medan, dr Surya Syahputra Pulungan, menyatakan Pemko Medan terus memperbaiki sistem pelayanan kesehatan.
"Tentunya masih banyak kekurangan, program UHC ini akan terus kita benahi dan maksimalkan," ujarnya.
RDP ini dihadiri sejumlah rumah sakit di Kota Medan, antara lain RS Siloam, RS Regina Maris, RS Elisabeth, RS Martha Friska, RS Bunda Thamrin, RS Muhammadiyah, RS Tere Margareth, RS Advent, RS Wulan Windy, RS Bina Kasih, RS Mitra Sejati, RS Royal Prima, RS Malahayati, RS Murni Teguh, dan beberapa rumah sakit lainnya.*
BANDAR LAMPUNG Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengimbau seluruh lapisan masyarakat un
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anak buron Riza Chalid, Muhamad Kerry Adrianto Riza, dituntut 18 tahun penjara atas dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yan
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Laga sengit dalam turnamen AMA AMA CUP antara Sunday FC melawan GOR FC berakhir imbang 00, Jumat (13/2/2026) sore, di S
OLAHRAGA
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bekerja sama dengan Sucor Asset Management menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarak
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Kisruh terkait larangan pengambilan foto dan video oleh wartawan di areal PT AR kembali memuncak. Meskipun wartawan tel
POLITIK
SANUR, BALI Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, S.IP, MPA, didampingi Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh Ruslan, S
PEMERINTAHAN
DENPASAR Untuk memastikan harga 14 bahan kebutuhan pokok penting (Bapoting) tetap stabil dan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) sesu
EKONOMI
GIANYAR Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K. meresmikan Satuan Polisi Pangan dan Gizi (SPPG) Polri Polres Gianyar yang berl
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Dugaan pungutan liar (pungli) dalam penerimaan honorer di Pemkot Bandar Lampung tahun 20242025 semakin mengemuka. Zulk
POLITIK
BANDA ACEH Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., menyalurkan bantuan kurma
NASIONAL
