Pelarian Tersangka Penggelapan Dana Gereja Aek Nabara Berakhir di Tangan Imigrasi Kualanamu
MEDAN Pelarian AHF, mantan Kepala Cabang BNI 46 Aek Nabara, berakhir di tangan petugas Imigrasi Kualanamu pada Senin (30/3/2026). AHF, y
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO – Pemerintah Kabupaten Karo menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Program Universal Health Coverage (UHC) Provinsi Sumatera Utara, untuk memastikan seluruh masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas.
Hal tersebut disampaikan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP, M.M., yang mewakili Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., pada Rapat Koordinasi Lintas Sektor terkait Program UHC, Selasa (10/02/2026), bertempat di Ruang KCC Kantor Bupati Karo dan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya terkait penghapusan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Provinsi Sumatera Utara, yang sempat menimbulkan keluhan masyarakat terkait akses layanan kesehatan.Baca Juga:
Selain itu, rakor juga membahas sinkronisasi dan keberlanjutan anggaran UHC di seluruh kabupaten/kota.
Berdasarkan data terbaru per 1 Februari 2026, tercatat sebanyak 168.748 peserta PBPU BP Pemda aktif kabupaten/kota telah dialihkan menjadi peserta PBI JK, sedangkan 39.541 peserta PBPU BP aktif Provinsi Sumatera Utara juga dialihkan ke PBI JK.
Proses pengalihan ini dilakukan melalui mekanisme penggantian peserta yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
Untuk memastikan keberlanjutan kepesertaan JKN, pemerintah daerah didorong memaksimalkan data peserta pengganti dari beberapa sumber, antara lain: peserta PBI JK yang dinonaktifkan, peserta non-JKN, serta peserta PBPU yang menunggak, dengan tetap memperhatikan persyaratan administrasi kepesertaan PBPU.
Gelora Kurnia Putra Ginting menegaskan, Pemkab Karo siap mendukung kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, agar program UHC berjalan optimal sekaligus menjamin masyarakat Kabupaten Karo mendapatkan akses kesehatan yang merata dan berkualitas.
"Kami akan terus memastikan agar semua warga Kabupaten Karo bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan, sejalan dengan program UHC pemerintah pusat dan provinsi," ujarnya.
Rakor ini diikuti oleh berbagai pihak lintas sektor dari provinsi dan kabupaten/kota, sebagai upaya koordinasi menyeluruh agar Program UHC berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.*
(ad)
MEDAN Pelarian AHF, mantan Kepala Cabang BNI 46 Aek Nabara, berakhir di tangan petugas Imigrasi Kualanamu pada Senin (30/3/2026). AHF, y
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tanggapan atas instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang m
PEMERINTAHAN
MEDAN Rencana kebijakan pemerintah untuk memangkas belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen ternyata tidak akan berdampak terhadap nas
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus korupsi penjualan aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN) ke PT Ciputra Land kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bagi banyak orang, kematian adalah akhir dari segala hal, sebuah momen penuh duka. Namun, dalam tradisi Batak, ada satu pandangan
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Sumut) mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap 79.926 balita di Kota Medan, yang
KESEHATAN
KARO Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo mulai buka suara terkait kasus yang menjerat Amsal Sitepu, seorang videografer yang didakwa melakuka
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA, 30 Maret 2026 Keresahan warga Dusun Kenanga, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, memuncak Senin (30/3/2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kasus dugaan markup proyek video profil desa di Kabupaten Karo yang menjerat videografer Amsal Sitepu mendapat sorotan dari Gabu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ade Darmawan, pelapor kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), mendatangi Polda Metro Jaya, Senin (30/
HUKUM DAN KRIMINAL