JAKARTA – dr Piprim Basarah, dokter konsultan jantung anak sekaligus Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), membantah tudingan mangkir selama 28 hari dari Rumah Sakit (RS) Fatmawati.
Menurut Piprim, ketidakhadirannya bukan karena malas, melainkan terkait skema penugasan yang lebih saling menguntungkan bagi pelayanan dan pendidikan medis.
Dalam pernyataan pers di Jakarta Pusat, Senin (23/2), Piprim menjelaskan bahwa dirinya telah menawarkan solusi agar tetap menjalankan tugas di RS Fatmawati sambil menunaikan kewajiban pendidikan di RS Cipto Mangunkusumo (RSCM).Baca Juga:
"Jadi mangkirnya saya ke Fatmawati bukan karena saya malas, tapi saya sudah menawarkan opsi saling menguntungkan. Beri saya Surat Izin Praktik tambahan di Fatmawati, akan saya kerjakan sebaik-baiknya," ujarnya.
Piprim menekankan perannya tidak hanya sebagai dokter pelayanan, tetapi juga sebagai pendidik klinis.
Ia membimbing mahasiswa S1 kedokteran, peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Anak (SP1), hingga calon konsultan jantung anak (SP2).
Menurutnya, melalui fungsi pendidikan itulah ia turut mendistribusikan dokter spesialis ke berbagai provinsi di Indonesia.
"Kalau dikatakan saya tidak peduli dengan distribusi dokter di Indonesia, itu salah besar. Dengan mendidik dokter-dokter konsultan jantung anak, saya berkontribusi pada pemerataan tenaga medis di seluruh Indonesia," tegasnya.
Piprim juga menilai kasus ini tidak semata-mata soal pelanggaran administratif, melainkan memiliki dimensi terkait organisasi profesi IDAI.
"Jangan dipelintir seolah-olah hanya pelanggaran administrasi, ini juga merupakan dampak terhadap organisasi IDAI," katanya.
Keputusan Kementerian Kesehatan memutuskan pemberhentian dr Piprim termaktub dalam putusan Menteri Kesehatan No. KP.05.01/Menkes/70/2026, tertanggal 2 Februari 2026.
Surat tersebut menyebutkan bahwa Piprim tidak masuk kerja secara terus-menerus di RS Fatmawati sejak 26 Maret 2025 setelah diterbitkannya Surat Keputusan Mutasi PNS Kemenkes.
Langkah ini menimbulkan perdebatan di kalangan medis, terutama mengenai keseimbangan antara pelayanan klinis dan pendidikan dokter spesialis di Indonesia.*
(bb/ad)
JAKARTA Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Alex Damanik, menilai polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI, Joko Widodo, seharusnya
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dalam rangka memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar instansi penegak hukum, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas II
NASIONAL
MALUKU Bripda MS, anggota Brimob Polda Maluku, dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) usai terbukti menganiaya seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berhasil meraih opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dalam penilaian p
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memperkuat pengawasan harga dan mengintensifkan operasi pasar menjelang Idulf
EKONOMI
PALUTA Polsek Padang Bolak melalui Polsubsektor Simangambat menggelar kegiatan himbauan kepada para penampung atau toke brondolan buah k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, memberikan pembelaannya terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 yang
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Aliansi Pemuda Desa Bersatu Indonesia (APDESU) kini kembali mendatangi Mako Polres Batu Bara untuk menyampaikan Pemberitahuan
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Pondok Modern Darussalam Gontor 8 Darul Amien Aceh menggelar pelepasan dan pemberangkatan santri Kelas 5 Kulliyatul Mu&039a
NASIONAL
JAKARTA Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta pemerintah pusat menetapkan percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) sebagai priori
PEMERINTAHAN
