Gaungkan Tobat Ekologis, Menteri LH Jumhur Hidayat Targetkan Tanam 2 Miliar Pohon
PADANG PARIAMAN Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengambil langkah radikal untuk memulihkan k
NASIONAL
JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa wacana kenaikan premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan pada 2026 tidak bisa ditunda lagi.
Menurut Budi, kondisi defisit BPJS yang mencapai Rp 20–30 triliun setiap tahun memaksa pemerintah melakukan penyesuaian tarif iuran.
Baca Juga:"BPJS sekarang kondisinya itu akan defisit Rp 20 sampai Rp 30 triliun. Nah itu akan ditutup tahun ini dari anggaran pemerintah pusat sebesar Rp 20 triliun, tapi itu akan terjadi setiap tahun," ujar Budi saat ditemui di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).
Budi menekankan bahwa defisit yang terus berlangsung berpotensi menimbulkan masalah operasional bagi rumah sakit, termasuk penundaan pembayaran klaim.
"Itu akan terasa dengan penundaan pembayaran ke rumah sakit. Itu sebabnya harus ada perubahan yang struktural," katanya.
Meski begitu, pemerintah menargetkan kenaikan premi hanya berlaku bagi peserta BPJS mandiri, khususnya masyarakat menengah ke atas.
Saat ini, tarif iuran BPJS mandiri per bulan adalah Rp 150.000 untuk kelas 1, Rp 100.000 untuk kelas 2, dan Rp 42.000 untuk kelas 3, dengan subsidi pemerintah Rp 7.000 untuk peserta kelas 3.
"Harusnya bisa deh ya. Yang laki-laki beli rokok kan lebih dari Rp 42.000 sebulan," ujar Budi menambahkan, menekankan bahwa kenaikan premi masih tergolong rendah dibandingkan pengeluaran lain masyarakat.
Masyarakat kelas bawah atau desil 1–5 tidak akan merasakan dampak kenaikan ini karena iurannya tetap dibayarkan pemerintah.
"Kenaikan premi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin. Karena masyarakat miskin dibayari pemerintah," jelas Budi.
Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan nominal resmi kenaikan premi BPJS Kesehatan, namun penyesuaian ini menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan layanan kesehatan nasional.*
PADANG PARIAMAN Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengambil langkah radikal untuk memulihkan k
NASIONAL
BOGOR Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar
NASIONAL
JAKARTA Nama advokat muda Yuenchi Arwindi mendadak menjadi sorotan publik. Ia dituding ikut terlibat dalam pusaran kasus dugaan korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehDarwin DarmawanPENYAIR satiris Romawi, Juvenal, pernah menceritakan kisah tentang seorang suami yang begitu curiga terhadap kesetiaan i
OPINI
ARLINGTON Tim nasional Spanyol sukses mengamankan tiket pertama babak final Piala Dunia 2026. Kepastian ini diraih setelah Lamine Yamal
OLAHRAGA
JAKARTA Kabar baik bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sedang berburu tambahan modal. Bank Mandiri kembali mem
EKONOMI
JAKARTA Di balik beratnya garis kehidupan di dunia, Islam memberikan kedudukan dan keutamaan tersendiri bagi hambanya yang kekurangan ha
AGAMA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bergerak cepat memastikan penggunaan anggaran tambahan dari pusat berjalan tepat sasaran.Bupati
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Hubungan harmonis antara jajaran TNI dan Polri di Serambi Mekkah kembali diperlihatkan ke publik. Kali ini, Kapolda Aceh Irje
NASIONAL
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Bali pada hari ini, Rabu, 15 Ju
NASIONAL