MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan akan menindaklanjuti laporan hasil reses DPRD Sumut terkait pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) atau berobat gratis dengan KTP, yang dinilai belum berjalan maksimal.
Pernyataan ini disampaikannya dalam keterangan tertulis, Kamis (26/2).
Menurut Surya, aspirasi yang disampaikan anggota DPRD dari berbagai dapil menjadi dasar penentuan skala prioritas pembangunan daerah.Baca Juga:
"Tentunya apa yang telah diusulkan, akan dinantikan realisasinya oleh masyarakat. Kami akan menindaklanjuti program UHC yang dinilai kurang maksimal," ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah memiliki keterbatasan pendanaan sehingga masyarakat diharapkan memahami kondisi tersebut.
Namun, seluruh masukan dewan akan diurutkan berdasarkan skala prioritas, kemudian diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta rencana kerja perangkat daerah.
Surya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD yang telah melaksanakan reses, mulai tanggal 5–14 Februari 2026, dan menyampaikan laporan hasil kegiatan serta sosialisasi program pemerintah.
Hasil reses yang dibacakan dalam rapat paripurna Rabu (26/2) menyoroti berbagai isu prioritas masyarakat, mulai dari UHC, perbaikan infrastruktur, pengawasan kerusakan lingkungan, hingga penanganan bencana.
Juru bicara Fraksi PAN, Hendra Cipta, menekankan pentingnya langkah sosialisasi intensif agar masyarakat memahami program UHC dan manfaatnya.
Ia juga meminta pemerintah provinsi proaktif dalam pengawasan lingkungan serta mempercepat penanganan bencana dengan koordinasi pusat dan pemerintah kabupaten/kota.
"Kami berharap pemerintah secara aktif melakukan pengawasan terhadap kerusakan lingkungan. Terkait UHC, perlu langkah sosialisasi agar masyarakat memahaminya. Begitu juga penanganan bencana harus cepat dan tepat," katanya.
Dengan penegasan ini, Pemprov Sumut menunjukkan komitmen menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui mekanisme reses DPRD, sekaligus memastikan program pembangunan daerah berjalan tepat sasaran dan inklusif.*
(tm/ad)
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai memberikan apresiasi tinggi kepada Aldino, mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PG
PENDIDIKAN
BINJAI Pemerintah Kota Binjai memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pengelolaan sampah dalam rangka target Ind
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menindaklanjuti kasus dugaan pemerasan oleh Bupati Pati nonaktif, Sudewo, dengan meme
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menerima dana hibah senilai 2,49 juta dolar AS atau sekitar Rp41,96 miliar dari Pemerintah Amer
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat pada akhir perdagangan Kamis (26/2/2026). Rupiah menguat 41 poin atau sekit
EKONOMI
BINJAI Rencana kunjungan kerja Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin ke Kejaksaan Negeri Binjai, Kamis (26/2/2026), mendadak dibatalkan. Jaja
NASIONAL
DELI SERDANG Seorang pelajar, Oka Ginting (16), meninggal dunia setelah terlindas truk tangki di Jalan Jamin Ginting KM 1718, Desa Hulu
NASIONAL
MOSKWA Pemerintah Rusia secara terbuka mempertanyakan mekanisme kerja Board of Peace atau Dewan Perdamaian, yang diinisiasi Presiden Ame
INTERNASIONAL
MEDAN Ratusan pedagang daging babi dan masyarakat probabi menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Medan, Kamis (26/2/2026). Massa
NASIONAL
JAKARTA Kuasa hukum Fandi Ramadhan, Anak Buah Kapal (ABK) yang tersangkut kasus sabu 2 ton, Hotman Paris Hutapea, menyatakan heran atas
HUKUM DAN KRIMINAL
