MEDAN — Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Sumut) mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap 79.926 balita di Kota Medan, yang menunjukkan adanya 162 balita yang terdeteksi mengalami stunting.
Hal ini terungkap setelah data yang dihimpun melalui aplikasi SiGizi Terpadu, per 10 Februari 2026, dilakukan oleh petugas kesehatan setempat.
Sekretaris Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Hamid Rijal Lubis, menjelaskan bahwa stunting dan gizi buruk merupakan dua masalah yang berbeda meskipun keduanya sama-sama terkait dengan gizi.Baca Juga:
Menurutnya, stunting adalah kondisi yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan kognitif anak dalam jangka panjang.
"Stunting dan gizi buruk ini dua hal yang berbeda. Meskipun keduanya berhubungan dengan masalah gizi, stunting lebih kepada kondisi fisik yang terhambat akibat kekurangan gizi yang berkepanjangan," ujar Hamid dalam pernyataannya kepada wartawan, Senin (30/3/2026).
Hamid merinci dua faktor utama penyebab stunting pada balita.
Penyebab langsung, yang mencakup kurangnya asupan gizi yang memadai dan penyakit menular seperti TBC, diare, dan kecacingan, menjadi faktor penyebab yang lebih sering terjadi.
"Jika balita menderita penyakit menular, seperti TBC atau diare, maka meskipun asupan gizi diterima, tubuh balita akan 'memakan' energi yang seharusnya digunakan untuk tumbuh dan berkembang," jelas Hamid.
Selain itu, penyebab tidak langsung yang berkontribusi pada stunting dapat mencakup pola asuh yang salah, seperti pemberian makanan padat kepada bayi yang seharusnya masih mendapatkan ASI eksklusif.
Faktor ekonomi dan sanitasi lingkungan yang buruk juga dapat memicu kondisi tersebut.
"Bayi usia 0 hingga 6 bulan seharusnya hanya diberi ASI eksklusif, bukan makanan padat. Pemberian makanan yang salah pada usia ini bisa merusak sistem pencernaannya," tambahnya.
Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab tidak langsung yang meningkatkan risiko stunting pada anak.
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyatakan bahwa kreativi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menghadirkan saksi ah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketertiban kota, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan kem
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengonfirmasi bahwa seluruh pengungsi akibat bencana banjir dan longsor di daer
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan capaian makro ekonomi daerah Tahun 2025 dalam penyampaian
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah daerah seSumatera Utara menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemerik
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Aceh, Marlina Muzakir, yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Aceh, mengingatkan jajara
PEMERINTAHAN
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, pada Senin (30/3) siang, secara resmi menyerahkan hasil Rapat Dengar Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Pemerintah Kota Binjai telah mengambil langkah tegas dalam penertiban bangunan liar yang terdapat di sepanjang Jalan Bandung, Kel
PEMERINTAHAN
