Keluarga dengan pendapatan rendah atau terbatas cenderung mengalami kesulitan dalam mencukupi kebutuhan gizi yang optimal.
Bahkan, keluarga dengan kondisi ekonomi yang lebih baik pun bisa terpengaruh jika pola asuh anaknya tidak tepat.
Selain itu, faktor sanitasi yang buruk, seperti lingkungan kumuh dan tidak teratur dalam pembuangan sampah, juga berperan besar dalam penyebaran penyakit menular yang pada gilirannya dapat menyebabkan gizi buruk.
"Lingkungan yang buruk bisa meningkatkan risiko penyakit menular yang akhirnya mengganggu penyerapan gizi balita. Oleh karena itu, masalah sanitasi juga perlu mendapat perhatian lebih," ujar Hamid.
Dinas Kesehatan Sumatera Utara telah mengimplementasikan beberapa program untuk menanggulangi stunting dan penyakit menular.
Salah satu program yang dijalankan adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dilakukan di setiap Posyandu.
PMT lokal diberikan kepada balita yang terdeteksi bermasalah dengan status gizinya, dengan pemantauan terus-menerus terhadap berat badan dan keadaan tubuh mereka.
"Kita dorong setiap Posyandu untuk melaksanakan PMT lokal, serta memberikan tambahan vitamin dan zat gizi lainnya melalui Puskesmas untuk memperbaiki kondisi gizi balita," jelas Hamid.
Selain itu, Dinkes juga melaksanakan surveilans dan pemetaan untuk mengidentifikasi lingkungan dengan penyebaran penyakit menular, dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran tersebut.
Dinkes juga fokus pada upaya edukasi kepada masyarakat terkait pola asuh yang benar dan pentingnya gizi seimbang untuk balita.
Program edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan orang tua dan pengasuh anak mengenai pentingnya pemberian gizi yang tepat sejak dini.
"Selain itu, kita juga memiliki program Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) untuk meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat. Kami bekerja sama dengan Dinas Perumahan dan Permukiman untuk menyediakan fasilitas jamban yang layak," ujar Hamid.
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyatakan bahwa kreativi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menghadirkan saksi ah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketertiban kota, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan kem
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengonfirmasi bahwa seluruh pengungsi akibat bencana banjir dan longsor di daer
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan capaian makro ekonomi daerah Tahun 2025 dalam penyampaian
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah daerah seSumatera Utara menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemerik
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Aceh, Marlina Muzakir, yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Aceh, mengingatkan jajara
PEMERINTAHAN
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, pada Senin (30/3) siang, secara resmi menyerahkan hasil Rapat Dengar Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Pemerintah Kota Binjai telah mengambil langkah tegas dalam penertiban bangunan liar yang terdapat di sepanjang Jalan Bandung, Kel
PEMERINTAHAN
