Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG – Gangguan sistem pada layanan BPJS Kesehatan kembali dikeluhkan peserta.
Kali ini, seorang peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang mengaku kesulitan memperoleh surat rujukan elektronik untuk menjalani pemeriksaan rutin ke dokter spesialis karena sistem yang tidak dapat diakses.
Baca Juga:Siti Hamdiah (42), warga Lubuk Pakam, mengalami kendala tersebut saat mendatangi Klinik Dandy Dinda di Bandar Klippa, Senin, 29 Juni 2026.
Sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan, ia seharusnya mendapatkan surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sebelum melanjutkan pemeriksaan ke rumah sakit.
Namun, proses tersebut terhambat karena sistem BPJS mengalami gangguan.
"Sudah saya sampaikan ke klinik, hari ini jadwal kontrol saya. Tapi jawabannya sistem lagi eror, tidak bisa cetak rujukan. Kalau saya tidak kontrol tepat waktu, takut kondisi penyakit memburuk. Di satu sisi saya tidak punya biaya untuk bayar sendiri, jadi bergantung sepenuhnya pada BPJS," ujar Siti.
Menurut keterangan petugas klinik, gangguan akses ke sistem pusat BPJS bukan pertama kali terjadi.
Dalam beberapa bulan terakhir, kendala serupa disebut berulang kali dialami sehingga menghambat pelayanan kepada peserta.
Akibatnya, pasien yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan ke rumah sakit harus menunggu berjam-jam, bahkan ada yang harus kembali di hari berikutnya hanya karena proses administrasi tidak dapat diselesaikan.
Kondisi tersebut memunculkan keluhan dari masyarakat.
Mereka menilai gangguan sistem tidak seharusnya menghambat hak peserta untuk memperoleh layanan kesehatan yang telah dibayarkan melalui iuran BPJS setiap bulan.
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN