Jaksa: Roy Suryo Tak Pernah Minta Izin Jokowi untuk Analisis Dokumen Ijazah
JAKARTA Jaksa penuntut umum (JPU) menyebut Roy Suryo tidak pernah meminta izin kepada Presiden ke7 Republik Indonesia Joko Widodo atau
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — DPRD Kota Medan menyoroti penurunan anggaran Dinas Kesehatan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau P-APBD Kota Medan 2026.
Anggaran Dinas Kesehatan disebut turun dari Rp1,224 triliun lebih menjadi sekitar Rp1,201 triliun.
Sorotan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, dalam pandangan fraksi terhadap P-APBD Kota Medan 2026, Kamis, 17 September 2026.Baca Juga:
"Kami mempertanyakan penurunan anggaran ini sementara pelayanan kesehatan belum maksimal," ujar Paul Mei Anton Simanjutak dalam pandangan fraksi terhadap P-APBD Medan tahun 2026, Kamis (17/9/2026).
Menurut Paul, Fraksi PDIP menerima sejumlah keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan kesehatan di Kota Medan.
Salah satu yang menjadi perhatian ialah jam operasional puskesmas dan puskesmas pembantu atau pustu.
"Misalnya dari temuan dan keluhan masyarakat yang kami terima saat pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah maupun reses, warga masyarakat mulai mengeluhkan menurunnya disiplin waktu para tenaga medis dan dokter yang bertugas," katanya.
Selain persoalan kedisiplinan waktu tenaga medis, Fraksi PDIP DPRD Medan menyoroti distribusi obat dan alat kesehatan ke sejumlah fasilitas kesehatan.
Menurut Paul, keterlambatan distribusi obat dan alat kesehatan, khususnya ke puskesmas pembantu, dapat berdampak terhadap pelayanan yang diterima masyarakat.
"Obat dan alat kesehatan seringkali terlambat pendistribusiannya ke puskesmas-puskesmas terutama di puskesmas pembantu (pustu), sehingga pelayanan yang dirasakan warga masyarakat menjadi berkurang," imbuhnya.
Paul mengatakan Fraksi PDIP mempertanyakan alasan penurunan anggaran belanja kesehatan dalam P-APBD 2026.
Hal itu dinilai perlu mendapat penjelasan karena masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelayanan kesehatan.
JAKARTA Jaksa penuntut umum (JPU) menyebut Roy Suryo tidak pernah meminta izin kepada Presiden ke7 Republik Indonesia Joko Widodo atau
HUKUM DAN KRIMINAL
SORONG Puluhan siswa dan sejumlah guru SMP Muhammadiyah Al Amin Kota Sorong, Papua Barat Daya, diduga mengalami keracunan setelah mengon
PERISTIWA
JAKARTA Jaksa penuntut umum mendakwa Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo atau Roy Suryo melakukan fitnah dan pencemaran n
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo atau Roy Suryo menolak menempuh proses keadilan restoratif atau restorative j
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menemui ratusan warga yang berunjuk
EKONOMI
MEDAN DPRD Kota Medan menyoroti penurunan anggaran Dinas Kesehatan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau PAPBD Ko
KESEHATAN
MEDAN Komplotan penipu mencuri sepeda motor milik seorang pelajar berinisial MA, 14 tahun, di Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku menjala
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dewan Komisaris PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam program kerja sama replanting tan
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Dr Sutio Jumagi Akhirno, SH, MH, menerima kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah Hukum Pro
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution serta kepala daerah dan Ketua DPRD kabupat
PEMERINTAHAN