Gielbran PKB Tak Cabut Sebutan “Anak Haram Konstitusi” untuk Gibran, Ini Alasannya
JAKARTA Wakil Ketua Harian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gielbran Muhammad Noor menegaskan tidak menarik pernyataannya yang pernah men
POLITIK
TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi manajemen sekaligus pemilik Rumah Sakit (RS) Abdul Jalil Meliala untuk membahas rencana operasional rumah sakit tersebut.
Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wali Kota pada Kamis, 8 Oktober 2026.
Dalam pertemuan itu, pihak rumah sakit meminta dukungan Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk mempercepat penyelesaian proses perizinan.Baca Juga:
Rumah sakit tersebut direncanakan memiliki kapasitas 103 tempat tidur atau bed untuk melayani kebutuhan perawatan masyarakat.
Perwakilan manajemen sekaligus pemilik RS Abdul Jalil Meliala, dr. M. Andyputra Meliala, SpOG, mengatakan pihaknya ingin segera mengaktifkan layanan rumah sakit tersebut.
Menurut Andy, keberadaan rumah sakit itu diharapkan dapat menambah fasilitas kesehatan di Kota Tanjungbalai, terutama untuk membantu memenuhi kebutuhan pasien yang belum tertampung di RSUD dr. Tengku Mansyur.
Namun, hingga saat ini, proses pengajuan izin operasional masih menjadi kendala. Andy menjelaskan bahwa sejumlah persyaratan pengajuan izin belum terpenuhi.
Karena itu, pihak pengelola berharap pemerintah kota dapat memberikan perhatian dan membantu mengarahkan proses perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Menanggapi permintaan tersebut, Mahyaruddin Salim menyambut baik rencana beroperasinya RS Abdul Jalil Meliala.
Menurut dia, penambahan fasilitas kesehatan berpotensi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam memperoleh layanan pengobatan dan perawatan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa rumah sakit tidak dapat langsung beroperasi tanpa memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku.
"Pemko Tanjungbalai menyambut baik hadirnya RS Abdul Jalil Meliala, namun kemauan ini tidak boleh bersebrangan secara hukum dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, beliau menyampaikan akan turun bersama tim dari Pemko Tanjungbalai melakukan peninjauan langsung ke lapangan, ke lokasi gedung RS Abdul Jalil Meliala tersebut dan memberikan solusi tahapan selanjutnya untuk bisa terbit izin operasional," jelas Wali Kota.
Mahyaruddin mengatakan, pemerintah kota akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi gedung rumah sakit bersama tim terkait.
Peninjauan tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi persyaratan yang masih perlu dipenuhi sekaligus menentukan langkah lanjutan dalam proses perizinan.
Dengan demikian, percepatan operasional rumah sakit tetap harus berjalan seiring dengan pemenuhan standar dan ketentuan yang berlaku.
Rencana beroperasinya RS Abdul Jalil Meliala menjadi salah satu upaya menambah pilihan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Tanjungbalai.
Dengan kapasitas yang direncanakan mencapai 103 tempat tidur, rumah sakit tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan perawatan pasien di daerah itu.
Namun, manfaat tersebut baru dapat dirasakan setelah rumah sakit memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan dan memperoleh izin operasional sesuai ketentuan.
Pertemuan antara pemerintah kota dan pihak manajemen rumah sakit juga melibatkan sejumlah pejabat terkait.
Mereka antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Fitra Hadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tety Juliani Siregar, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Usni Syahzuddin Sinaga, Direktur RSUD dr. Tengku Mansyur Dian Ramadha Sari, perwakilan Dinas Kesehatan, Camat Datuk Bandar Syamsul Efendi, serta Lurah Pantai Johor Andika Nasa Ramadona.
Selanjutnya, hasil peninjauan dan pemenuhan persyaratan perizinan akan menjadi bagian penting dalam menentukan tahapan yang perlu dilakukan agar RS Abdul Jalil Meliala dapat beroperasi sesuai ketentuan.* (ad)
JAKARTA Wakil Ketua Harian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gielbran Muhammad Noor menegaskan tidak menarik pernyataannya yang pernah men
POLITIK
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara mengungkapkan bahwa pengguna vape atau pod narkotika yang mengandung etomi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menyerahkan lima tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan motor listrik dalam tata kelola program Makan Bergizi
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Anggota DPRD Kota Binjai mengapresiasi langkah cepat Polres Binjai dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat mengenai dugaan lokas
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh menyatakan tidak menemukan peristiwa pidana dalam kasus meninggalnya Muhammad Rasy
PERISTIWA
JAKARTA Partai Demokrat menyatakan belum membahas calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilihan Presiden
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp863,84 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDAL Badan Gizi Nasional (BGN) membantah informasi yang mengaitkan penemuan jenazah pria di sebuah bangunan kosong di Kabupaten Kendal,
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehAndang SubahariantoPEMBACA yang budiman tentu bertanyatanya. Mengapa pejabat publik di banyak negara relatif gampang berkata, Saya mu
OPINI
BATU BARA Bentuk kepedulian terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat ditunjukkan oleh salah seorang pengusaha ponsel, Muhammad Mus
NASIONAL