Korban Keracunan Nasi Bungkus Hari Santri di Deli Serdang Bertambah Jadi 40 Orang
DELI SERDANG Jumlah santri dan guru yang diduga mengalami keracunan setelah menyantap nasi bungkus dalam peringatan Hari Santri Nasional
PERISTIWA
MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memerintahkan Dinas Kesehatan Kota Medan memanggil manajemen RS Bunda Thamrin untuk mengklarifikasi dugaan penolakan pasien pengguna BPJS Kesehatan. Langkah ini dilakukan setelah seorang warga bernama Nur mengadukan pengalaman suaminya yang disebut ditolak berobat di rumah sakit tersebut.
Pengaduan itu disampaikan Nur dalam kegiatan Sapa Warga di Jalan Mistar, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sabtu (24/10/2026). Kegiatan tersebut berlangsung setelah gotong royong membersihkan drainase dan Sungai Sikambing, serta dihadiri sejumlah pimpinan perangkat daerah dan Camat Medan Petisah Syamsul Alam Nasution.
Nur menjelaskan, pihak RS Bunda Thamrin menyebut kepesertaan BPJS Kesehatan suaminya tidak aktif. Namun, ketika ia membawa suaminya berobat ke RS Vina Estetika, kepesertaan tersebut ternyata masih aktif.Baca Juga:
"Saya pindah ke Vina Estetika, Pak, BPJS saya aktif. Nah, di mana letak salah kami, Pak?" kata Nur saat menyampaikan pengaduan kepada Rico.
Menanggapi laporan tersebut, Rico meminta Dinas Kesehatan Kota Medan segera memanggil manajemen RS Bunda Thamrin untuk menjelaskan persoalan yang terjadi sekaligus mempertemukannya dengan warga yang mengadu.
"Coba panggil Bunda Thamrin ini, apa kasusnya, apa permasalahannya, kenapa di rumah sakit berikutnya enggak ditolak? Apa problemnya?" ujar Rico saat diwawancarai seusai kegiatan.
Rico menegaskan, masyarakat yang sedang sakit tidak seharusnya dipersulit ketika membutuhkan pelayanan medis, terutama jika kondisi kesehatannya membutuhkan penanganan segera. Ia meminta rumah sakit memberikan pelayanan sesuai kebutuhan medis dan ketentuan yang berlaku.
"Orang lagi kesakitan itu jangan dipersulit. Bahkan dia bilang sudah sangat berat kondisi kesehatannya, disuruh pindah pula. Jangan begitu rumah sakit. Sama-sama kalau mau merawat masyarakat, ya semuanya dirawat," katanya.
Rico juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Medan menjalankan program Universal Health Coverage (UHC) untuk membantu masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan. Ia meminta warga tidak khawatir mengakses layanan kesehatan karena persoalan biaya, dengan tetap mengikuti ketentuan program yang berlaku.
"Intinya seluruh masyarakat Kota Medan dicover UHC. Pemerintah Kota Medan sudah membayarkan semuanya," ujarnya.
Saat ditanya mengenai kewajiban rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada pasien melalui skema UHC, Rico menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus dijalankan sesuai ketentuan.
"Wajib. Enggak bisa enggak, wajib," tegasnya.
DELI SERDANG Jumlah santri dan guru yang diduga mengalami keracunan setelah menyantap nasi bungkus dalam peringatan Hari Santri Nasional
PERISTIWA
MEDAN Teras Pelajar Sumut Berkah menjadi salah satu upaya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk mengembangkan potensi generasi
PENDIDIKAN
BOGOR Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi pernyataan Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut polemik ijazah diriny
POLITIK
JAKARTA Enam menteri Kabinet Merah Putih memperoleh persentase di bawah 1 persen dalam survei penilaian kinerja menteri yang dirilis Ind
NASIONAL
LANGKAT Tiga rumah warga di Dusun II, Desa Pamah Tambunan, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, ludes terbakar menjela
PERISTIWA
JAKARTA Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai dapat menjadi salah satu f
POLITIK
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengakui tingginya persoalan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya. Ia menyebut Sumu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah Malaysia menyatakan siap membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap lin
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasi
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal meminta pemerintah Indonesia menyikapi usulan perubahan klasifikasi pasar mod
NASIONAL