
Rayakan Milad ke-22, Jannah Firdaus Gelar Manasik Umrah Akbar Bersama Ribuan Jamaah
JAKARTA Dalam rangka memperingati hari jadinya yang ke22, PT Jannah Firdaus Tour dan Travel menggelar acara tasyakuran sekaligus melunc
Pariwisata
TURKI –Turki mengambil langkah drastis dengan memblokir akses ke platform media sosial Instagram pada Jumat (3/8/2024), setelah munculnya kontroversi terkait pemblokiran unggahan belasungkawa untuk Ismail Haniyeh, pemimpin kelompok militan Palestina Hamas. Langkah ini menandai ketegangan baru antara pemerintah Turki dan platform media sosial global tersebut.
Menurut laporan Reuters pada Sabtu (3/8/2024), keputusan untuk memblokir Instagram dilakukan setelah pejabat senior Turki menuduh platform tersebut menghapus atau memblokir unggahan yang menyatakan belasungkawa atas kematian Haniyeh. Kematian Haniyeh di Teheran telah memicu reaksi emosional di kalangan pendukung Hamas dan beberapa komunitas internasional, yang kemudian direspons dengan langkah pemblokiran oleh pemerintah Turki.
Menteri Transportasi dan Infrastruktur Turki, Abdulkadir Uraloglu, menjelaskan bahwa pemerintah Turki telah memberikan peringatan kepada Instagram mengenai pelanggaran tertentu. “Kami memperingatkan Instagram tentang pelanggaran tertentu. Kami ingin beberapa aturan dipatuhi. Kami campur tangan ketika mereka mengabaikan aturan hukum dan kepekaan publik,” ujar Uraloglu dalam keterangannya. Dia menambahkan bahwa blokir ini akan dicabut jika Instagram memperbaiki kekurangan yang ada.
Namun, Uraloglu tidak menjelaskan secara rinci mengenai kekurangan yang dimaksud. Keputusan ini diambil setelah pengadilan Turki mengeluarkan perintah larangan yang mulai diterapkan pada hari Jumat. Akses ke Instagram di Turki kini dibatasi sebagai bagian dari respons terhadap kebijakan moderasi konten platform tersebut.
Fahrettin Altun, Direktur Komunikasi Kepresidenan Turki, sebelumnya telah mengkritik keputusan Instagram yang dianggapnya sebagai bentuk penyensoran. “Ini adalah penyensoran, murni dan sederhana,” kata Altun melalui unggahan di X (dulu Twitter) pada hari Rabu. Altun menilai bahwa pemblokiran unggahan belasungkawa tersebut menunjukkan ketidakpekaan platform terhadap sensitivitas publik di Turki.
Hingga berita ini diturunkan, Meta Platforms Inc., induk dari Instagram, belum memberikan komentar resmi terkait larangan atau kritik yang disampaikan oleh pejabat Turki. Langkah pemblokiran ini menjadi sorotan global, menyoroti ketegangan antara kebijakan moderasi konten media sosial dan kepentingan politik serta sensitivitas budaya di berbagai belahan dunia.
(N/014)
JAKARTA Dalam rangka memperingati hari jadinya yang ke22, PT Jannah Firdaus Tour dan Travel menggelar acara tasyakuran sekaligus melunc
PariwisataSEI RAMPAH Jotaris Rajagukguk kembali menjalani pemeriksaan di Polres Serdang Bedagai, Senin (20/10/2025), terkait laporan dugaan tindak
Hukum dan KriminalTAPANULI SELATAN Upaya penyelesaian konflik agraria antara masyarakat Kecamatan Angkola Timur dan Sipirok dengan PT Toba Pulp Lestari (T
Hukum dan KriminalMEDAN Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP), Iman Subekti resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan aset n
Hukum dan KriminalDENPASAR Universitas Udayana (Unud) tengah mengusut tuntas kasus dugaan perundungan yang melibatkan sejumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Sos
Hukum dan KriminalJAKARTA Sejumlah kader DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), sayap organisasi Partai Golkar, mendatangi Bareskrim Polri dan Po
Hukum dan KriminalMEDAN Turnamen sepak bola Patriot U15 Torganda Football Tournament 2025 resmi ditutup pada Minggu (19/10/2025) di Lapangan Sepak Bola M
OlahragaBATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., bersama Ketua TP PKK Kabupaten Batu Bara Ny. Henny Heridawaty Baharuddin me
PemerintahanMEDAN Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam memberikan dukungan maksimal terhadap
PemerintahanMEDAN Program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas atau Berobat Gratis Sumut Berkah yang diluncurkan Gubernur Sumatera Utara (Sumut
Pemerintahan