Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
DEN HAAG -Nikaragua mengajukan gugatan terhadap Jerman ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas tuduhan memfasilitasi “genosida” yang dilakukan Israel di Jalur Gaza. Gugatan ini menyoroti bantuan finansial dan militer yang diberikan Jerman kepada Tel Aviv, serta penangguhan pendanaan bagi badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).
Dilansir dari AFP dan Reuters pada Sabtu (2/3/2024), Nikaragua menuntut ICJ untuk mengambil tindakan darurat yang mengharuskan Jerman untuk menghentikan bantuan militer kepada Israel. Biasanya, ICJ menetapkan tanggal sidang terhadap permintaan tindakan darurat dalam hitungan minggu setelah gugatan diajukan.
Menurut klaim Nikaragua, Jerman telah melanggar konvensi genosida tahun 1948 dan konvensi Jenewa tahun 1949 tentang hukum perang di wilayah pendudukan Palestina. Mereka menuduh Jerman memfasilitasi terjadinya genosida dan gagal memenuhi kewajibannya untuk mencegah terjadinya genosida.
Dokumen gugatan Nikaragua tersebut diungkap oleh Mahkamah Internasional yang berkantor di Den Haag, Belanda. Nikaragua meminta ICJ untuk mengambil tindakan sementara terhadap Jerman sebelum gugatan tersebut dipelajari secara mendalam oleh para hakim ICJ yang merupakan pengadilan tertinggi PBB.
Gugatan ini menjadi sorotan internasional dan menunjukkan ketegangan yang semakin meningkat terkait konflik Israel-Palestina. Dalam konteks ini, Nikaragua menempatkan dirinya sebagai pelopor dalam memperjuangkan keadilan dan penegakan hukum internasional.
Kasus ini kemungkinan akan menjadi fokus perhatian dunia dalam beberapa waktu ke depan, karena implikasinya terhadap hubungan diplomatik antarnegara serta isu-isu kemanusiaan yang terkait dengan konflik di Timur Tengah.
(K/09)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL