Menteri Pertahanan Israel Perintahkan Rencana Kekalahan Total Hamas, AS Berikan Sanksi ke ICC

Gaza – Menteri Pertahanan Israel, Yoav Katz, telah menginstruksikan militer untuk menyiapkan rencana guna mengalahkan Hamas di Gaza, dengan fokus pada pembebasan para sandera yang masih ditahan. Dalam pertemuan keamanan tingkat tinggi, Katz menegaskan bahwa pembebasan sandera tetap menjadi prioritas utama Israel. Dia menambahkan bahwa tindakan militer akan terus dilakukan jika Hamas tidak membebaskan sandera sebelum Presiden terpilih AS, Donald Trump, dilantik.

Katz menekankan bahwa Israel tidak boleh terjerumus ke dalam perang berkepanjangan yang justru memperburuk situasi, sementara para sandera tetap berada dalam bahaya. Ia juga menolak solusi politik untuk Gaza, dengan menyatakan bahwa tidak ada negara atau aktor internasional yang akan mengambil alih pengelolaan Gaza tanpa menghancurkan Hamas. Rencana untuk “kekalahan total Hamas” akan berfokus pada pembubaran unit-unit militer yang tersisa di daerah-daerah seperti Nuseirat dan Deir al-Balah, tempat sebagian besar sandera diperkirakan ditahan.

Namun, meski serangan besar-besaran telah dipersiapkan, IDF (Angkatan Pertahanan Israel) berhati-hati untuk tidak membahayakan para sandera yang masih ditahan oleh Hamas. Keputusan ini diambil dengan persetujuan para pemimpin politik Israel. Katz memperingatkan pentingnya menghindari perang berkepanjangan yang tidak membawa kemenangan strategis, dan menekankan bahwa Israel harus mendapatkan kemenangan militer yang menentukan untuk mengakhiri perang ini.

Baca Juga:

• Polisi Bali Jadi Etalase Polri Nasional, Kapolda Tekankan Profesionalisme dan Integritas
• Puslitbang Polri Laksanakan Penelitian E-MP dan Supervisi Ketahanan Pangan di Polresta Denpasar

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS pada Kamis (9/1/2025) mengesahkan RUU yang memberikan sanksi terhadap Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) sebagai respons terhadap keputusan ICC yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. RUU tersebut berupaya memblokir atau mencabut visa serta melarang transaksi properti AS bagi pejabat ICC yang terlibat dalam penyelidikan terhadap Israel.

Keputusan ICC yang mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant terkait tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan menambah ketegangan internasional. ICC menuduh keduanya bertanggung jawab atas serangan terhadap warga sipil Gaza dan pembatasan bantuan kemanusiaan. Namun, Israel membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa serangan mereka adalah respons terhadap aksi militan Hamas.

Baca Juga:

• Kunjungi Polres Bangli, Kapolda Bali Beri Apresiasi dan Tiga Penghargaan kepada Personel Berprestasi
• Ketua DPP PDIP: Terlalu Berlebihan Jika Bendera One Piece Dianggap Tindakan Makar

Di tengah ketegangan ini, hubungan antara AS dan Israel semakin dekat, dengan DPR AS mendukung Israel melalui pemberian sanksi terhadap ICC. RUU ini kini akan dilanjutkan ke Senat, di mana akan ada perdebatan lebih lanjut mengenai langkah tersebut.

(chrietie)