Sentil Ketimpangan Ekonomi Nias: Bobby Nasution Minta Bos Baru BI Sumut Genjot Pemerataan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyoroti ketimpangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah yang masih menja
EKONOMI
JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa alokasi dana bantuan sosial (bansos) mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp20,5 triliun, mencapai total Rp493,5 triliun pada tahun 2024, yang bersamaan dengan tahun pemilu. Adapun, anggaran program bansos pada APBN 2023 mencapai Rp476 triliun. Antara lain menyasar program keluarga harapan (PKH) hingga kartu sembako.
Penegasan tersebut disampaikan dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, pada Selasa, 30 Januari.
Sri Mulyani menekankan bahwa kenaikan alokasi bansos ini bukanlah keputusan yang diambil sendiri oleh pemerintah, melainkan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan demikian, ia menyatakan bahwa bansos merupakan bagian dari program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Dengan menggunakan APBN, itu adalah uang APBN di mana sumber dan penggunaannya dibahas dan disetujui oleh DPR,” ujar Menteri Keuangan.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN akan terus berfungsi sebagai “shock absorber” untuk melindungi masyarakat dari risiko perlambatan ekonomi global maupun situasi ekonomi domestik. Program bansos menjadi salah satu bentuk intervensi APBN dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama menghadapi volatilitas harga pangan yang fluktuatif.
https://youtu.be/rVTpJWOSnnU
Meskipun bansos menjadi fokus intervensi, Sri Mulyani menekankan bahwa APBN juga melakukan intervensi melalui anggaran ketahanan pangan. Pada tahun 2023, anggaran ketahanan pangan mencapai Rp104,2 triliun, dan ditingkatkan menjadi Rp114,3 triliun pada tahun 2024. Program ini mencakup berbagai inisiatif, seperti pengembangan sentra produksi, infrastruktur pertanian, dan langkah-langkah untuk meningkatkan ketahanan produksi pangan.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah bertujuan untuk tidak hanya memberikan bantuan sosial langsung kepada masyarakat, tetapi juga untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan merespons volatilitas harga pangan yang mungkin terjadi di masa depan.
(A/08)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyoroti ketimpangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah yang masih menja
EKONOMI
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama Perserikatan BangsaBangsa (PBB) dan Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan Indonesia
NASIONAL
MEDAN Sebanyak 17 siswa SD Negeri 060870 di Jalan Krakatau, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, mengalami mual dan muntah setelah menyantap
KESEHATAN
JAKARTA Para penggugat persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berencana menemui DPR, DPD, dan MPR setelah Mahkamah K
POLITIK
JAKARTA Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima laporan terhadap seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pe
POLITIK
MEDAN Ikatan Media Online (IMO) Sumatera Utara menyoroti tantangan berat yang dihadapi media online dalam mempertahankan keberlangsungan u
NASIONAL
JAKARTA Irjen Pol Pasma Royce resmi menjabat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bali setelah serah terima jabatan (sertijab) yang dipimpin
NASIONAL
JAKARTA Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik persyarat
POLITIK
MEDAN Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Sumatera Utara menutup operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan be
KESEHATAN
MEDAN Sebanyak 17 siswa SD Negeri 060870 Center 1 di Jalan Gunung Krakatau, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, diduga mengalami keracunan
PERISTIWA