PSI Sebut Kader NasDem Bakal Merapat, Pengumuman Disiapkan Jadi “Kejutan”
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sejumlah kader Partai NasDem akan bergabung dalam waktu dekat. Namun, pengumuman r
POLITIK
JAKARTA – Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, berpendapat bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen pada tahun 2025 dapat tercapai, asalkan pemerintah dapat menjaga daya beli masyarakat yang telah menurun selama dua tahun terakhir. Ronny menjelaskan bahwa daya beli masyarakat mempengaruhi konsumsi rumah tangga, yang merupakan salah satu faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi. “Konsumsi rumah tangga adalah kontributor utama bagi perekonomian kita, sekitar 53 persen,” kata Ronny dalam keterangannya, Jumat (3/1/2025).
Menurutnya, jika konsumsi rumah tangga terkontraksi, hal ini akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi tercapainya target 5,2 persen. “Selama pemerintahan Prabowo bisa menjaga daya beli masyarakat, menjaga tingkat pertumbuhan konsumsi rumah tangga minimal sama dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen atau 4,5 persen, ini akan memastikan tercapainya 5,2 persen,” paparnya. Selain itu, pemerintah juga perlu fokus pada peningkatan investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas.
“Lapangan pekerjaan tidak banyak disediakan oleh pemerintah maupun oleh proyek pemerintah. Investasi sangat menentukan terserap tidaknya angkatan kerja, baik yang sudah menganggur maupun angkatan kerja baru,” lanjutnya. Ronny juga menambahkan, apabila investasi cukup tinggi dan mampu menyerap tenaga kerja, maka pengangguran akan berkurang. Namun, jika investasi terhambat, jumlah pengangguran akan bertambah dan mengurangi daya beli masyarakat. “Semakin banyak orang yang tidak menerima pendapatan, maka semakin banyak orang yang menahan dan mengurangi konsumsinya,” tegasnya.
Tantangan lainnya adalah memastikan belanja pemerintah, baik pembangunan maupun belanja rutin, dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. “Pada era pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur sangat diprioritaskan, namun pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5 persen, jauh dari target 7 persen,” ungkap Ronny. Ia menambahkan bahwa salah satu tantangan pemerintahan Prabowo adalah memastikan bahwa belanja pemerintah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
Terakhir, Ronny menyoroti pentingnya kinerja ekspor Indonesia. Meskipun kontribusi ekspor terhadap perekonomian tidak terlalu besar, ekspor dapat membuka peluang lapangan pekerjaan di dalam negeri. “Ekspor dapat membuka lapangan pekerjaan karena semakin besar ekspor kita, semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang yang diekspor,” ujarnya.
(CHRISTIE)
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sejumlah kader Partai NasDem akan bergabung dalam waktu dekat. Namun, pengumuman r
POLITIK
JAKARTA Rismon Sianipar menantang mantan rekannya, Roy Suryo, untuk berdebat terbuka terkait polemik dugaan ijazah Presiden ke7 RI Joko
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam pola pengawasan internal di Kementerian K
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menghadiri pertemuan Pemerintah Aceh bersama Badan Legislasi DPR RI di Anjong Mon M
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengusulkan agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh ditetapkan minimal sebesar 2,5 pers
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menghadiri kegiatan Sinergi Ekonomi Kerakyatan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gr
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara mengenai viralnya siswa SMP di Kota Medan yang nekat menyeberangi pipa di a
PEMERINTAHAN
KALBAR Helikopter jenis Airbus H130 dengan nomor registrasi PKCFX jatuh di wilayah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis, 16 April
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, termasuk surat pernyataan pengunduran diri para kepala Organisasi P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan massa yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Eksekutor Aktivis Muda Koordinator Wilayah Sumatera Utara
HUKUM DAN KRIMINAL