Baru 16 Persen Cair dari Rp135 M, Satgas PRR Kebut Pemulihan Lima Puluh Kota Sebelum Tahun Ini Habis
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
JAKARTA – Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, berpendapat bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen pada tahun 2025 dapat tercapai, asalkan pemerintah dapat menjaga daya beli masyarakat yang telah menurun selama dua tahun terakhir. Ronny menjelaskan bahwa daya beli masyarakat mempengaruhi konsumsi rumah tangga, yang merupakan salah satu faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi. “Konsumsi rumah tangga adalah kontributor utama bagi perekonomian kita, sekitar 53 persen,” kata Ronny dalam keterangannya, Jumat (3/1/2025).
Menurutnya, jika konsumsi rumah tangga terkontraksi, hal ini akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi tercapainya target 5,2 persen. “Selama pemerintahan Prabowo bisa menjaga daya beli masyarakat, menjaga tingkat pertumbuhan konsumsi rumah tangga minimal sama dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen atau 4,5 persen, ini akan memastikan tercapainya 5,2 persen,” paparnya. Selain itu, pemerintah juga perlu fokus pada peningkatan investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas.
“Lapangan pekerjaan tidak banyak disediakan oleh pemerintah maupun oleh proyek pemerintah. Investasi sangat menentukan terserap tidaknya angkatan kerja, baik yang sudah menganggur maupun angkatan kerja baru,” lanjutnya. Ronny juga menambahkan, apabila investasi cukup tinggi dan mampu menyerap tenaga kerja, maka pengangguran akan berkurang. Namun, jika investasi terhambat, jumlah pengangguran akan bertambah dan mengurangi daya beli masyarakat. “Semakin banyak orang yang tidak menerima pendapatan, maka semakin banyak orang yang menahan dan mengurangi konsumsinya,” tegasnya.
Tantangan lainnya adalah memastikan belanja pemerintah, baik pembangunan maupun belanja rutin, dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. “Pada era pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur sangat diprioritaskan, namun pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5 persen, jauh dari target 7 persen,” ungkap Ronny. Ia menambahkan bahwa salah satu tantangan pemerintahan Prabowo adalah memastikan bahwa belanja pemerintah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
Terakhir, Ronny menyoroti pentingnya kinerja ekspor Indonesia. Meskipun kontribusi ekspor terhadap perekonomian tidak terlalu besar, ekspor dapat membuka peluang lapangan pekerjaan di dalam negeri. “Ekspor dapat membuka lapangan pekerjaan karena semakin besar ekspor kita, semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang yang diekspor,” ujarnya.
(CHRISTIE)
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
LANGKAT Ketua Pemuda Muslimin Sumatera Utara (PMS) Kabupaten Langkat sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Edi Bahagia Sinuraya, S.IP,
POLITIK
CHONBURI Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tampak tidak terlalu puas meski skuad Garuda berhasil menang 30 atas Timor Leste pada laga
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi III DPR RI dipastikan masih menyusun dan melakukan harmonisasi terhadap Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset. Bahk
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya masih menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pe
EKONOMI
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengembangkan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur rel Direktorat Jenderal P
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Batu Bara melalui Bidang Perlindungan Anak
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai membuka secara transparan tata kelol
PEMERINTAHAN
BATU BARA Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi perhatian masyarakat. Kali ini, sorotan muncul menyusu
PEMERINTAHAN