Nanik Minta Restu Prabowo Fokus Tingkatkan Kualitas MBG, Tak Lagi Kejar Kuantitas

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, mengungkapkan telah meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026 lebih difokuskan pada peningkatan kualitas dibanding mengejar target kuantitas penerima manfaat.

Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola program MBG pasca mencuatnya kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional.

Nanik mengatakan dirinya bersama dua wakil kepala BGN yang baru telah menyampaikan langsung arah kebijakan tersebut kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan khusus.

Baca Juga:

• BGN Moratorium Dapur Baru MBG, Fokus Efisiensi Anggaran dan Pemerataan ke Daerah 3T

"Kami sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa pada tahun 2026 ini kami tidak akan mengejar kuantitas semata, tetapi fokus memperbaiki kualitas pelaksanaan program," ujar Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Menurut Nanik, perbaikan kualitas tidak hanya menyangkut mutu makanan bergizi yang diberikan kepada penerima manfaat, tetapi juga menyentuh aspek pemerataan sasaran program agar lebih tepat guna.

BGN berencana melakukan refocusing penerima manfaat dengan memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok masyarakat yang dinilai paling membutuhkan bantuan gizi dari pemerintah.

"Kami ingin memastikan bantuan benar-benar sampai kepada kelompok yang membutuhkan. Daerah 3T menjadi salah satu prioritas utama ke depan," katanya.

Selain itu, BGN akan melakukan evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang selama ini menerima program MBG. Sekolah yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi memadai akan dikaji ulang agar alokasi program dapat dialihkan ke wilayah yang lebih membutuhkan.

Melalui langkah tersebut, BGN berharap efektivitas program dapat meningkat tanpa harus menambah beban anggaran negara secara signifikan.

Nanik menegaskan bahwa target penerima manfaat tetap menjadi perhatian pemerintah. Namun, fokus utama saat ini adalah memastikan kualitas layanan, tata kelola, dan distribusi program berjalan lebih baik dibanding sebelumnya.

"Kami ingin setiap rupiah anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," ujarnya.

Di sisi lain, BGN juga tengah menjalankan berbagai langkah efisiensi anggaran. Meski alokasi program telah mengalami penyesuaian, pemerintah berupaya menjaga agar sasaran utama program tidak berkurang.

Kejagung Bongkar Dugaan Jual Beli Izin Kemitraan BGN, Aliran Dana Pejabat Jadi Sorotan

Mendag: Bantuan Pangan Tak Lagi Cuma Beras dan Minyakita, Telur Bisa Masuk Bansos

Kejagung Ungkap Kasus Korupsi BGN Terbongkar Berkat Laporan Masyarakat

Motor Listrik BGN Rp 42 Juta per Unit Berujung Kasus Korupsi, Kejagung Ungkap Dugaan Mark Up Rp 1 Triliun

Piring Anak, Gengsi Presiden

Menatap Babak Baru MBG