Prabowo Resmi Lantik Ribuan Perwira TNI-Polri di Istana, Peraih Adhi Makayasa Ikut Diumumkan
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin Upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNIPolri Tahun 2026 di Istana Merdeka, Jakarta
NASIONAL
JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, mengungkapkan telah meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026 lebih difokuskan pada peningkatan kualitas dibanding mengejar target kuantitas penerima manfaat.
Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola program MBG pasca mencuatnya kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional.
Nanik mengatakan dirinya bersama dua wakil kepala BGN yang baru telah menyampaikan langsung arah kebijakan tersebut kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan khusus.Baca Juga:
"Kami sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa pada tahun 2026 ini kami tidak akan mengejar kuantitas semata, tetapi fokus memperbaiki kualitas pelaksanaan program," ujar Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Menurut Nanik, perbaikan kualitas tidak hanya menyangkut mutu makanan bergizi yang diberikan kepada penerima manfaat, tetapi juga menyentuh aspek pemerataan sasaran program agar lebih tepat guna.
BGN berencana melakukan refocusing penerima manfaat dengan memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok masyarakat yang dinilai paling membutuhkan bantuan gizi dari pemerintah.
"Kami ingin memastikan bantuan benar-benar sampai kepada kelompok yang membutuhkan. Daerah 3T menjadi salah satu prioritas utama ke depan," katanya.
Selain itu, BGN akan melakukan evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang selama ini menerima program MBG. Sekolah yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi memadai akan dikaji ulang agar alokasi program dapat dialihkan ke wilayah yang lebih membutuhkan.
Melalui langkah tersebut, BGN berharap efektivitas program dapat meningkat tanpa harus menambah beban anggaran negara secara signifikan.
Nanik menegaskan bahwa target penerima manfaat tetap menjadi perhatian pemerintah. Namun, fokus utama saat ini adalah memastikan kualitas layanan, tata kelola, dan distribusi program berjalan lebih baik dibanding sebelumnya.
"Kami ingin setiap rupiah anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," ujarnya.
Di sisi lain, BGN juga tengah menjalankan berbagai langkah efisiensi anggaran. Meski alokasi program telah mengalami penyesuaian, pemerintah berupaya menjaga agar sasaran utama program tidak berkurang.
Sebagaimana diketahui, Nanik S. Deyang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Bersamaan dengan itu, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono juga ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN menggantikan pejabat sebelumnya.
Pergantian pimpinan BGN dilakukan setelah evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG selama satu setengah tahun terakhir. Sementara itu, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya kini tengah menghadapi proses hukum terkait dugaan korupsi tata kelola program MBG.*
(k/dh)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin Upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNIPolri Tahun 2026 di Istana Merdeka, Jakarta
NASIONAL
NIAS UTARA Budidaya rumput laut menjadi salah satu motor penggerak ekonomi masyarakat di Kabupaten Nias Utara. Melihat potensi tersebut,
EKONOMI
JAKARTA Polda Metro Jaya memastikan akan memanggil advokat Hotman Paris Hutapea terkait laporan dugaan penghinaan terhadap profesi wartaw
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tidak jadi dibubarkan. Keputusan terseb
EKONOMI
BATU BARA PT INALUM (Persero) kembali membuka Program Magang Mahasiswa Tahun 2026 sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung pen
PENDIDIKAN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan tersebut diambil karena ia aka
NASIONAL
JAKARTA Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menegaskan pengaturan posisi duduk dalam Sidang Kabinet Paripurna dilakukan sematamata untuk
NASIONAL
PIDIE Kabupaten Pidie menjadi daerah pertama di Provinsi Aceh yang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Posyandu Tahun 2026. Langkah terseb
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim melepas keberangkatan M. Rijal Hafiz Al Muttaqin Nasution yang akan melanjutkan pen
PENDIDIKAN
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina memimpin kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) Pajak Bumi dan Bangunan
PEMERINTAHAN