Kanwil Kemenkum Bali dan Pemkab Gianyar Bersinergi: Regulasi Daerah Makin Berkualitas
GIANYAR, BALI Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Bali menegaskan komitmennya dalam memastikan kualitas regulasi di
PEMERINTAHAN
JAKARTA -Pemerintah Indonesia menganggarkan sebesar Rp 50 triliun untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta anggota TNI dan Polri.
Tidak hanya bagi pegawai aktif, THR juga akan dibagikan kepada para pensiunan ASN, termasuk pensiunan PNS.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pencairan THR pada tahun ini akan dilakukan lebih cepat dari biasanya, yakni tiga minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Langkah percepatan ini diharapkan dapat mendongkrak daya beli masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi, terutama di sektor perdagangan dan jasa.
"Percepatan pencairan THR untuk ASN dengan alokasi sekitar Rp 50 triliun bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat konsumsi domestik, serta mendukung perekonomian Indonesia secara keseluruhan," ujar Airlangga, dalam keterangan pers yang diterima pada Jumat (7/3/2025).
Dengan cepatnya pencairan THR ini, pemerintah berharap dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas makroekonomi dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2025.
Besaran THR Pensiunan PNS 2025
Bagi para pensiunan ASN, TNI, dan Polri, besaran THR akan berbeda-beda tergantung golongan, peringkat jabatan, dan kelas jabatannya.
Pada tahun 2024, pemerintah telah menaikkan uang pensiun ASN sebesar 12%, yang berarti besaran THR pensiunan PNS pada tahun ini akan disesuaikan dengan kenaikan tersebut.
Berikut adalah rincian THR untuk pensiunan PNS berdasarkan golongan:
Golongan I
GIANYAR, BALI Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Bali menegaskan komitmennya dalam memastikan kualitas regulasi di
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, meminta seluruh kepala daerah di Sumatera Utara membenahi tata kota sesuai arahan Preside
PEMERINTAHAN
GIANYAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali bersama Pemerintah Kabupaten Gianyar mematangkan harmonisasi lima rancangan produk
PEMERINTAHAN
MEDAN Toleransi antarumat beragama menjadi pemandangan yang menyentuh hati Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, saat melakukan Saf
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara berinisial BA ditetapkan sebagai tersangka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyatakan kesiapan mempercepat pemenuhan seluruh persyaratan administratif dan teknis guna mendukun
PEMERINTAHAN
MEDAN Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai kegiatan Safari Ramadan yang digelar Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap,
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Utara mengingatkan seluruh perusahaan swasta agar membay
PEMERINTAHAN
MEDAN Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, berharap Pekan Ramadan Sumut 2026 menjadi ruang kolaborasi y
PEMERINTAHAN
TAPANULI SELATAN Aparat gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan Brimob Polda Sumatera Utara menggerebek lokasi tambang emas
HUKUM DAN KRIMINAL