Kuliner Malam di Medan: 8 Spot Seafood Pinggir Jalan yang Wajib Dicoba
MEDAN Kuliner malam di Kota Medan selalu punya daya tarik tersendiri, terutama bagi pecinta seafood. Beragam pilihan tempat makan pinggi
PARIWISATA
GIANYAR, BALI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Bali menegaskan komitmennya dalam memastikan kualitas regulasi di tingkat daerah melalui kegiatan Inventarisasi, Monitoring, dan Evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) serta pendampingan Indeks Reformasi Hukum (IRH).
Kegiatan digelar di Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar, Selasa (3/3/2026), dihadiri jajaran Kanwil Kemenkum Bali dan Pemkab Gianyar.
Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menekankan pentingnya perencanaan Propemperda yang matang agar lahir regulasi yang berkualitas, selaras dengan prioritas pembangunan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Baca Juga:
"Melalui inventarisasi dan monitoring, kami memastikan setiap Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi dan tidak menimbulkan konflik norma," kata Eem.
Selain itu, Eem menekankan peran Indeks Reformasi Hukum (IRH) sebagai alat ukur kualitas tata kelola regulasi di daerah.
IRH menjadi indikator administratif sekaligus refleksi komitmen Pemkab Gianyar dalam reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.
Kepala BRIDA Gianyar, I Ketut Sedana, menyatakan optimisme meraih skor maksimal IRH tahun 2026, menyusul pencapaian nilai 98,08 kategori Istimewa pada 2025.
"Kami menargetkan nilai 100 sebagai bukti konsistensi reformasi hukum di Gianyar," ujar Sedana.
Eem menegaskan terdapat empat variabel utama untuk mencapai skor maksimal, yaitu koordinasi intensif antara Pemkab dan Kanwil Kemenkum Bali, kompetensi perancang peraturan, kualitas deregulasi, serta penguatan basis data hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Sinergi berkelanjutan ini diharapkan tidak hanya menghasilkan regulasi normatif, tetapi juga implementatif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
"Kami akan terus menjadi mitra strategis Pemkab Gianyar untuk mendorong tata kelola regulasi yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik," tambah Eem.
Pendampingan Kanwil Kemenkum Bali di Gianyar menjadi bukti nyata peran Kemenkum HAM sebagai pengawal harmonisasi regulasi daerah, memastikan setiap produk hukum mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat.*
MEDAN Kuliner malam di Kota Medan selalu punya daya tarik tersendiri, terutama bagi pecinta seafood. Beragam pilihan tempat makan pinggi
PARIWISATA
JAKARTA Bank Indonesia (BI) mengambil langkah baru dengan meningkatkan remunerasi atau bunga atas pengelolaan kas pemerintah. Kebijakan
EKONOMI
JAKARTA Isu perombakan kabinet atau reshuffle di jajaran Menteri Keuangan kembali mencuat di tengah dinamika ekonomi nasional. Nama ekon
POLITIK
JAKARTA Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI), muncul konsep baru yang disebut AI Sandwich sebagai pendekatan agar ma
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah belum berencana mengisi posisi dua wakil menteri (wame
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto yang secara berulang mene
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings tidak mempermasalahkan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait pembukaan peluang
POLITIK
MEDAN Sumatera Utara memiliki banyak destinasi camping yang menarik dan mudah dijangkau dari Kota Medan. Lokasilokasi ini menawarkan peng
PARIWISATA
JAKARTA Komisi II DPR RI berencana mengunjungi sejumlah partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun partai nonparlemen, un
POLITIK