BOGOR -Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Pengelola Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, Gentara Lenggana, melakukan penyegelan terhadap tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal yang berlokasi di dua desa, yakni Desa Wanaherang dan Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
Penyegelan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari aduan masyarakat mengenai adanya TPS ilegal yang beroperasi di sekitar bantaran Kali Cileungsi.
Baca Juga:
Sebelumnya, TPS ilegal tersebut menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial, di mana keberadaannya diduga berkontribusi terhadap banjir yang melanda kawasan Kali Cileungsi hingga Kali Bekasi.
Gentara Lenggana mengungkapkan bahwa tindakan penyegelan ini dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari warga yang mengeluhkan pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan aturan.
Baca Juga:
"Penyegelan ini kami lakukan setelah menerima aduan masyarakat terkait TPS yang beroperasi di luar ketentuan yang ada. Ini bukan tempat pembuangan akhir, melainkan tempat yang diduga tidak sesuai standar pengelolaan sampah yang ada," ujarnya kepada wartawan pada Sabtu (15/03/2025).
Terkait keluhan warga tentang adanya pembiaran terhadap keberadaan TPS ilegal tersebut, Gentara menegaskan bahwa akar permasalahan terletak pada kesadaran masyarakat itu sendiri.
"Walaupun ada keluhan dari warga, ini harus menjadi bahan introspeksi bagi kita semua. Permasalahan ini berasal dari perilaku masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan dalam pengelolaan sampah," jelasnya.
Gentara juga menyampaikan solusi atas permasalahan TPS ilegal ini, yakni dengan membangun TPS 3R, yang berfokus pada prinsip reduce (mengurangi), reuse (menggunakan kembali), dan recycle (mendaur ulang) sampah.
Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam mengelola sampah, serta mencegah dampak negatif bagi lingkungan.
Sementara itu, Kepala Desa Wanaherang, Heri Sadewo, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan penutupan jalan dan pemagaran di area tersebut.
Tindakan ini diambil karena TPS ilegal tersebut dianggap merugikan warga setempat.
"Kami akan segera melakukan pemagaran meskipun tanahnya milik pribadi, demi kepentingan warga," ujar Heri.
DLH Kabupaten Bogor berkomitmen untuk menindak tegas keberadaan TPS ilegal di wilayahnya.
Penyegelan ini merupakan langkah awal untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah dampak buruk, seperti banjir, akibat pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
(bs/a)
TANJUNG BALAI Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Balai berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu dan mengamankan tiga
Hukum dan Kriminal
ASAHAN Anggaran fantastis senilai Rp 21,6 miliar yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan untuk honor narasumber dalam kegiat
Pemerintahan
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menggugurkan permohonan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemi
Nasional
BOJONEGORO Aksi penusukan tragis terjadi di Musala Al Manar, RT 04 RW 02, Desa/Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, S
Hukum dan Kriminal
MEDAN Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan menerima kunjungan kerja dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Selasa (
Nasional
MEDAN Sejumlah jabatan strategis yang masih kosong di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan menjadi sorotan serius Komisi I DPRD
Politik
MEDAN Seorang tokoh agama yang dikenal sebagai Ustadz kondang berinisial Abu Hasan Al Asyari, atau akrab disapa Ustadz AHA, dilaporkan
Hukum dan Kriminal
MEDAN Rumah Sakit (RS) Adam Malik menjalin kerja sama dengan Korea Selatan untuk pengembangan layanan transplantasi organ. Kerja sama de
Kesehatan
JAKARTA Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan akar masalah kekurangan dokter spesialis di Indonesia. Dalam rapat bersama K
Nasional
NIAS BARAT Hingga akhir April 2025, jembatan penghubung tiga kabupaten di Nias Barat yang roboh akibat diterjang luapan sungai belum jug
Pemerintahan
