Ketika Negarawan Gagal Menjaga Lidah di Negeri Majemuk
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA– Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp192,2 triliun hingga 3 Oktober 2025.
Dana tersebut digunakan untuk menjaga stabilitas harga energi agar tetap terjangkau oleh masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.
"Untuk subsidi dan kompensasi energi telah dibelanjakan Rp192,2 triliun," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (15/10).Baca Juga:
Realisasi tersebut baru mencapai 49 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp394,3 triliun dan telah disalurkan kepada sekitar 42,4 juta pelanggan di seluruh Indonesia.
Dari jumlah itu, Rp123 triliun dialokasikan untuk subsidi energi yang secara rutin dibayarkan setiap bulan kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero), sementara Rp69,2 triliun digunakan untuk pembayaran kompensasi energi.
Suahasil menjelaskan, kompensasi energi untuk tahun anggaran 2024 telah dibayarkan pada Juni 2025. Adapun untuk tahun berjalan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Kepala BP BUMN Dony Oskaria telah menyepakati nilai kompensasi energi untuk triwulan I dan II tahun 2025, yang dijadwalkan dibayarkan minggu ini kepada badan usaha terkait.
"Semoga ini akan terus menjaga agar subsidi dan kompensasi energi tetap mampu menahan harga energi kita sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat," tutur Suahasil.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya menggelar rapat dengan Bahlil Lahadalia dan Dony Oskaria di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, pada Jumat (10/10). Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut hasil rapat antara Kemenkeu dan Komisi XI DPR RI mengenai penyelesaian tagihan kompensasi energi tahun 2024 yang sempat tertunda.
"Ada angka 2024 yang sudah ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Itu tadi dilaporkan, termasuk juga kompensasi untuk kuartal I dan II tahun 2025," ungkap Suahasil.
Ia menambahkan, audit BPK untuk kompensasi kuartal II telah rampung sehingga pemerintah dapat segera menyalurkan pembayaran kepada badan usaha penerima. "Angkanya sudah ada. Nanti akan disampaikan ke badan usaha dan dibayarkan," tegasnya.
Dengan percepatan pembayaran tersebut, pemerintah berharap subsidi dan kompensasi energi dapat menjaga daya beli masyarakat, mendorong konsumsi domestik, serta memastikan ketersediaan pasokan energi nasional tetap stabil.*
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pengalamannya saat masih menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka&039bah (GPK) Imam Fauzan A. Uskara membantah tudingan adanya pemecatan massal ratusan pengurus Dewa
POLITIK
JAKARTA PT Pertamina International Shipping (PIS) menyatakan dua kapalnya, Pertamina Pride dan Gamsunoro, hingga kini masih berada di kawa
NASIONAL
JAKARTA Politikus PAN Surya Utama alias Uya Kuya melaporkan dugaan penyebaran berita bohong yang mencatut namanya ke Polda Metro Jaya. Lap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Google dilaporkan menggandeng perusahaan kacamata EssilorLuxottica untuk memperkuat pengembangan kacamata pintar berbasis Android
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penyelesaian seluruh berkas layanan pertanaha
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), Kamser Maroloan Sitanggang, menyampaikan surat terbuka kepada Komisi III
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gelombang kejahatan penipuan atau scam di sektor keuangan digital kian mengkhawatirkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat to
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemikiran geopolitik dalam menjaga arah dan kepenting
POLITIK