Sekjen DPR Jelaskan Alasan Pemilihan Hotel Fairmont Sebagai Tempat Rapat Panja RUU TNI

JAKARTA -Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar, memberikan penjelasan terkait pemilihan Hotel Fairmont sebagai tempat untuk rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI.

Keputusan ini mendapat perhatian publik karena dianggap bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang digagas pemerintah.

Indra menjelaskan bahwa Hotel Fairmont dipilih karena menjadi satu-satunya hotel yang tersedia di antara pilihan lain yang telah dipertimbangkan.

Baca Juga:

• SBY dan Presiden Prabowo Bertukar Pesan Bahas Revisi UU TNI: 80 Persen Aman, Tapi Ada Pasal Rawan
• TNI Koordinasi dengan Kejagung Terkait Dugaan Konten Negatif RUU TNI oleh Marcella Santoso

"Teman-teman sekretariat memang menjajaki beberapa hotel, ada 5-6 hotel, tapi yang available itu satu ya. Pertimbangannya adalah hotel yang tersedia dan sesuai dengan format panja RUU ini," kata Indra saat dihubungi.

Selain itu, Indra menambahkan bahwa harga sewa Hotel Fairmont terbilang terjangkau karena pihak hotel telah bekerja sama dengan pemerintah melalui "government rate." Dengan demikian, biaya sewa hotel menjadi lebih ramah anggaran.

Baca Juga:

• Prabowo Kritik Kinerja BUMN: "Tak Apa Lambat, Tak Apa Boros, Ada PMN"
• Prabowo: Kekayaan Indonesia Luar Biasa, Tapi Terlalu Banyak Tak Sampai ke Rakyat

"Hotel Fairmont juga merupakan hotel yang memiliki kerjasama government rate dengan kita, yang harganya terjangkau dengan Standar Belanja Menteri (SBM) kita," ungkap Indra.

Indra juga menegaskan bahwa pembahasan RUU TNI bersifat intensif dan membutuhkan waktu panjang. Oleh karena itu, tempat yang memadai dan nyaman sangat dibutuhkan, karena rapat-rapat Panja tersebut bisa berlangsung maraton hingga dini hari. "Karena rapat-rapat ini sifatnya maraton, bisa jadi selesai bukan malam, tapi dini hari, dan pagi harus mulai lagi. Jadi memang harus dicari tempat-tempat yang memungkinkan untuk ada waktu beristirahat juga," jelasnya.

Terkait anggaran, Indra menyebutkan bahwa DPR tetap mengedepankan efisiensi, namun anggaran untuk pembahasan RUU yang memiliki urgensi tinggi masih tersedia dana cadangan 50 persen. "Keterkaitan dengan penghematan ini kita masih punya anggaran cadangan dari 50 persen.

Tentu kami menghitung dengan sangat hati-hati, apalagi RUU yang harus diselesaikan dengan format konsinyir," tandasnya.

(oz/n14)

SBY dan Presiden Prabowo Bertukar Pesan Bahas Revisi UU TNI: 80 Persen Aman, Tapi Ada Pasal Rawan

TNI Koordinasi dengan Kejagung Terkait Dugaan Konten Negatif RUU TNI oleh Marcella Santoso

Prabowo Kritik Kinerja BUMN: "Tak Apa Lambat, Tak Apa Boros, Ada PMN"

Prabowo: Kekayaan Indonesia Luar Biasa, Tapi Terlalu Banyak Tak Sampai ke Rakyat

Istana Klarifikasi Soal Anggaran Mobil Dinas Rp 931 Juta: Hanya Standar, Bukan Kewajiban

APBD Berat, 92 Persen Dana Habis untuk Gaji: Nias Barat Terancam Krisis Fiskal