Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Medan, dr. Yasmine, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk mempererat silaturahmi antara BPJS Kesehatan dan Pemko Medan.
Ia juga menanggapi keluhan mengenai durasi rawat inap pasien BPJS Kesehatan yang hanya dibatasi tiga hari.
Menurut dr. Yasmine, BPJS Kesehatan tidak membatasi durasi rawat inap peserta, karena hal tersebut sepenuhnya bergantung pada kebijakan dokter yang menangani pasien.
"BPJS Kesehatan tidak membatasi durasi rawat inap peserta. Keputusan tentang rawat inap bergantung pada kebijakan dokter yang bertanggung jawab terhadap pasien," ujar dr. Yasmine.
Dalam kesempatan tersebut, dr. Yasmine juga menegaskan bahwa BPJS Kesehatan akan terus bersinergi dengan Pemko Medan untuk memastikan program-program kesehatan dapat berjalan lebih baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Medan.
(tb/n14)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 51,79 gr
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dengan mengusung tema Kolaborasi
NASIONAL
DENPASAR Komandan Kodim 1611/Badung (Dandim 1611/Badung), Kolonel Inf Putu Tangkas, diwakili oleh Danramil 161107/Denpasar Barat, Mayor
NASIONAL
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau pembangunan jembatan Bailey bantuan Kapolri yang menghubungk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
