Mendobrak Kebuntuan Tata Kelola Pajak
Oleh Yakub F. IsmailPAJAK merupakan salah satu instrumen yang selama ini dinilai paling vital dalam mendorong pemasukan negara.Pajak bahkan
OPINI
NUSA TENGGARA TIMUR -Sejumlah aktivis perempuan, tokoh agama, serta organisasi masyarakat di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendesak Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk membongkar sindikat prostitusi anak di wilayah tersebut.
Tuntutan ini muncul setelah terungkapnya kasus pencabulan yang dilakukan oleh eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar.
Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Merry Kolimon, menyampaikan tuntutan ini usai aksi unjuk rasa damai di Mapolda NTT pada Jumat (21/3).
"Kami menuntut Kapolri untuk membongkar sindikat prostitusi anak di Kota Kupang dan NTT serta menyebutkan secara eksplisit sanksi untuk anggota Polri yang terlibat dalam prostitusi dan pornografi anak," tegas Merry Kolimon.
Lebih lanjut, pihaknya melihat adanya jaringan pedofil berskala global berdasarkan laporan yang diterima dari penyidik Polda NTT.
Oleh karena itu, mereka menuntut agar Polri menghadirkan pemahaman tentang perlindungan anak sebagai bagian dari pendidikan dan pembinaan di institusi kepolisian.
Selain itu, mereka meminta dilakukan tes psikologi secara berkala bagi anggota Polri dan investigasi independen untuk melacak keterlibatan aparat hukum dalam prostitusi anak.
Mereka juga mendesak proses hukum yang transparan dan adil terhadap AKBP Fajar, mengingat kejahatan yang dilakukannya termasuk kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime).
Menurut mereka, pelaku harus dihukum seberat-beratnya dengan pasal berlapis, tanpa impunitas, bahkan mempertimbangkan hukuman kebiri kimia sesuai UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
Selain itu, mereka meminta Kapolri dan institusi Polri untuk meminta maaf secara kelembagaan kepada masyarakat NTT, serta membuka kembali kasus bunuh diri seorang anak korban pemerkosaan yang sebelumnya dipetieskan oleh AKBP Fajar saat menjabat Kapolres Sumba Timur.
Mereka juga menuntut larangan aplikasi Michat dan sejenisnya di Indonesia, karena terbukti menjadi medium utama dalam perdagangan anak dan akses pedofilia.
Oleh Yakub F. IsmailPAJAK merupakan salah satu instrumen yang selama ini dinilai paling vital dalam mendorong pemasukan negara.Pajak bahkan
OPINI
MEDAN Putusan terhadap anak berinisial AL (12), terdakwa kasus pembunuhan terhadap ibu kandungnya di Kecamatan Medan Sunggal, telah berk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution membawa sejumlah agenda strategis saat menjalankan komitmen berkantor
PEMERINTAHAN
NIAS UTARA Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mendorong pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah Kepulauan Nias.
KESEHATAN
BANDA ACEH Pemerintah Aceh mengambil langkah strategis untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan LPG tabung
NASIONAL
BINJAI Kepolisian Resor (Polres) Binjai terus mengintensifkan upaya pencegahan aksi tawuran yang melibatkan kalangan remaja dan pelajar.
NASIONAL
BANDA ACEH Kepolisian Daerah Aceh terus memperkuat koordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah dalam upaya menciptakan keamanan, keter
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan memastikan revitalisasi RSUD Dr. Pirngadi Medan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi
KESEHATAN
MEDAN Upaya pencarian korban ledakan rumah di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan, akhirnya membuahkan hasil. Pada hari kedua proses evak
PERISTIWA
MEDAN Penanganan kasus dugaan peredaran gelap narkotika jenis sabu yang melibatkan dua oknum personel Polres Samosir terus berlanjut. Po
HUKUM DAN KRIMINAL