JAKARTA -Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengungkapkan bahwa Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah disahkan oleh DPR, saat ini masih dalam proses pengundangan oleh pemerintah.
Oleh karena itu, naskah resmi UU tersebut masih belum dapat diakses oleh publik.
"Harap sabar, tunggu selesai diundangkan," ujar Supratman dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).
Supratman menambahkan bahwa pembahasan mengenai revisi UU TNI ini tidak dilakukan secara mendadak.
Menurutnya, revisi UU TNI sudah dimulai sejak tahun 2024 di DPR, namun sempat tertunda karena pemerintah belum menyelesaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diperlukan.
Ia menegaskan, "Jadi, kalau ada yang mengatakan pembahasan ini kilat, itu tidak benar. Ini sudah dimulai sejak periode sebelumnya."
Mengenai sosialisasi, Supratman menyampaikan bahwa DPR sudah melakukan komunikasi yang intens melalui berbagai saluran, baik itu melalui media sosial maupun komunikasi langsung dengan masyarakat.
BINJAI Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus memperluas cakupan program i
Kesehatan
TEBING TINGGI Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi berkomitmen merevitalisasi sejumlah aset strategis milik daerah pada Tahun Anggaran
Pemerintahan
BANDAR LAMPUNG Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mewujudkan daerah yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabi
Pemerintahan
DENPASAR Menanggapi beredar kabar terkait pembangunan Bandara Bali Utara di sejumlah media, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Pro
Nasional
TABANAN Dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan publik di sektor pertanahan, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tabanan mendorong
Pemerintahan
BANDAR LAMPUNG Warga Jalan Bambu, Kelurahan Sumberejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, mengungkapkan apresiasi atas p
Pemerintahan
BANDAR LAMPUNG Polemik hibah senilai Rp60 miliar dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung t
Pemerintahan
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah, melakukan pertemuan nonformal dengan anggota Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe, Dr
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Nama perwira polisi asal Padangsidimpuan, AKBP Yassir Ahmadi, mencuat dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek peningkat
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Penggugat perkara perdata senilai Rp125 triliun terkait dugaan cacat ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Wakil Presiden
Politik
