YOGYAKARTA -Universitas Gadjah Mada (UGM) menanggapi tuduhan yang dilontarkan oleh mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, terkait keaslian ijazah dan skripsi Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi), yang berkuliah di UGM.
Pihak UGM dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan mengklarifikasi semua fakta yang ada.
Baca Juga:
Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menyatakan kekecewaannya terhadap beredarnya informasi yang dianggap menyesatkan itu.
Sigit menegaskan bahwa sebagai akademisi, Rismon seharusnya menyajikan informasi yang benar, berdasarkan fakta dan metode penelitian yang valid.
Baca Juga:
"Kita sangat menyesalkan informasi menyesatkan yang disampaikan oleh seorang dosen yang seharusnya bisa mencerahkan dan mendidik masyarakat dengan informasi yang bermanfaat," ungkap Sigit, seperti dilansir dari situs UGM.
Rismon sebelumnya meragukan keaslian dokumen tersebut, dengan fokus pada penggunaan font Times New Roman pada lembar pengesahan dan sampul skripsi Jokowi, yang menurutnya tidak lazim digunakan pada era 1980-an hingga 1990-an.
Menanggapi hal itu, Sigit menjelaskan bahwa pada masa tersebut, penggunaan font serupa sudah umum digunakan, dan mahasiswa sering mencetak dokumen mereka di percetakan sekitar kampus, seperti di percetakan Prima dan Sanur.
Sigit juga menanggapi tuduhan mengenai nomor seri ijazah Jokowi yang dianggap tidak sesuai standar.
Menurutnya, pada masa itu, Fakultas Kehutanan UGM memang memiliki kebijakan khusus dalam sistem penomoran ijazah yang berlaku untuk semua lulusan, termasuk Jokowi.
"Fakta adanya mesin percetakan di Sanur dan Prima juga seharusnya diketahui oleh yang bersangkutan karena dia juga kuliah di UGM," tegas Sigit.
Senada dengan itu, Ketua Senat Fakultas Kehutanan UGM, San Afri Awang, turut mengklarifikasi bahwa tuduhan terhadap keaslian ijazah dan skripsi Jokowi sangat tidak berdasar.
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
