TAPSEL -Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Simarboru yang berkapasitas 510 MW di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kini memunculkan masalah terkait sengketa lahan.
Proyek PLTA yang sedang dikerjakan oleh PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) ini dinilai tidak menghargai hak tanah yang dimiliki oleh Keluatan Sipirok, yang merupakan wilayah adat.
Pembangunan PLTA Simarboru, yang melibatkan tiga kecamatan yaitu Sipirok, Marancar, dan Batang Toru, menggunakan lahan Keluatan Sipirok tanpa adanya permintaan khusus atau izin dari Raja Luat Sipirok sejak proyek ini dimulai pada tahun 2012.
Baca Juga:
Wim Raja Parmuhunan Siregar, sebagai perwakilan dari Keluatan Sipirok, mengungkapkan keluhannya terkait masalah ini kepada Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Elang Tiga Hambalang NKRI Sumut, Ardi Yunus Siregar.
"Pihak pengelola PLTA Simarboru tidak menghargai Raja Sipirok yang berhak atas tanah Keluatan Sipirok yang sekarang sudah digunakan dalam pembangunan proyek ini," kata Wim Siregar. Menurut Wim, sengketa lahan ini harus segera diselesaikan untuk mencegah potensi konflik sosial yang dapat muncul di wilayah-wilayah yang terdampak proyek ini.
Baca Juga:
Menanggapi keluhan tersebut, Ardi Yunus Siregar, Ketua DPP Elang Tiga Hambalang NKRI Sumut, mendesak agar Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, segera menyelesaikan masalah sengketa lahan ini dengan bijak.
Ardi juga meminta agar pihak pengelola PLTA Simarboru segera memberikan penjelasan kepada pihak Keluatan Sipirok mengenai penggunaan lahan yang telah dimanfaatkan untuk proyek tersebut.
"Penyelesaian permasalahan ini sangat krusial, sehingga menjadi kewajiban kepada Bupati Tapanuli Selatan yang baru, Gus Irawan Pasaribu, untuk bersikap bijak dalam menyikapi potensi konflik sosial yang bisa muncul akibat pembangunan proyek ini," tutup Ardi Yunus Siregar.
Permasalahan ini menjadi perhatian penting mengingat potensi dampak sosial yang dapat timbul jika tidak diselesaikan dengan segera. Ke depannya, diharapkan adanya dialog antara pihak pengelola PLTA, pemerintah daerah, dan Keluatan Sipirok untuk menemukan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.
JAKARTA PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap dalam kondisi aman meskipun situasi geopolitik
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa kisruh administrasi empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utar
Nasional
TAPTENG Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar Apel Hari Kesadaran Nasional yang dirangkaikan dengan penyerahan 386 Surat Keputusan
Pemerintahan
TAPTENG Dua anggota DPRD Tapanuli Tengah dari Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden RI Prabowo Subianto
Nasional
ACEH Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar, menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang menetapkan empat pulau sengketaPulau Pa
Nasional
Padang Lawas Utara Kepolisian Resor Tapanuli Selatan melalui Tim Satresnarkoba berhasil mengungkap jaringan pengedar narkoba antar kabup
Hukum dan Kriminal
TAPSEL Dua pria termasuk seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Padang Bolak, Polres Tapanuli Selatan, dalam r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya berhasil mengungkap kasus peretasan email oleh sindikat internasional yang mengakibatkan kerugian seb
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Malik Musa, SH, M.Hum, menyampaikan apresiasi tinggi atas keputusan Presiden RI Prabow
Nasional
SERANG Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Cilegon menuntut hukuman mati terhadap tiga terdakwa dalam kasus pembunuhan keji terhadap
Hukum dan Kriminal
