Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
JAKARTA - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi menyusul keputusan pemerintah pusat yang menetapkan empat pulau sengketa masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh.
Empat pulau yang dimaksud yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, sebelumnya menjadi polemik antara Sumatera Utara dan Aceh.
Namun, melalui rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto secara daring, pemerintah akhirnya menetapkan keempatnya sebagai bagian dari Aceh.
"Saya minta kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara, jangan mau terhasut, jangan terbawa gorengan. Aceh adalah wilayah yang bertetangga dengan kita," ujar Bobby di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (17/6).
Bobby menegaskan bahwa keputusan ini dibuat untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan hanya untuk dua provinsi yang bersengketa. Ia juga meminta semua pihak menghentikan laporan-laporan yang bisa memicu ketegangan antar warga.
"Kalau ada laporan-laporan ke masyarakat Aceh atau sejenisnya, saya minta itu diberhentikan. Ini bukan hanya soal Aceh dan Sumut, tapi soal kepentingan Indonesia," tegasnya.
Keputusan tersebut diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai rapat terbatas bersama Mendagri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumut Bobby Nasution.
"Pemerintah memutuskan bahwa keempat pulau masuk ke wilayah administratif Aceh berdasarkan dokumen dan data resmi pemerintah," kata Prasetyo.
Menurutnya, keputusan ini diambil usai menelaah dokumen-dokumen pendukung dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan laporan teknis lainnya.
Sebelumnya, Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 menetapkan empat pulau tersebut masuk wilayah Sumatera Utara, tepatnya Kabupaten Tapanuli Tengah. Padahal, sebelumnya wilayah tersebut merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Singkil, Aceh.
Keputusan tersebut memicu reaksi di kedua provinsi hingga akhirnya pemerintah pusat turun tangan dan mengambil keputusan berdasarkan data otentik.
Bobby Nasution juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas solusi yang telah diambil secara adil dan berdasarkan data.
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK