Ketika Negarawan Gagal Menjaga Lidah di Negeri Majemuk
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
EMPAT LAWANG -Ratusan massa aksi yang tergabung dari berbagai LSM dan aktivis Kabupaten Empat Lawang, Sumatra Selatan, menggelar aksi demo di Kantor Kejaksaan Negeri Empat Lawang pada hari Rabu, 27 Maret 2025. Mereka menyampaikan tiga tuntutan utama terkait dugaan kasus korupsi dan pengelolaan dana di Kabupaten Empat Lawang yang dinilai sangat merugikan masyarakat.
Tuntutan Massa Aksi:
Tuntut Penetapan Tersangka Korupsi Dana Desa Massa aksi mendesak Kejaksaan Negeri Empat Lawang untuk segera menetapkan tersangka dan mengumumkan siapa saja oknum Kepala Desa yang terlibat dalam dugaan korupsi anggaran dana desa.
Aksi ini terkait dengan dugaan penyalahgunaan dana desa yang mencapai Rp 22 juta hingga Rp 30 juta pada tahun 2023 untuk pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Massa menilai bahwa hampir seluruh Kepala Desa hanya menurut begitu saja dalam proses pembelian APAR tersebut tanpa melalui musyawarah yang jelas dan sah.
Audit Pengelolaan BPJS Kesehatan Massa juga meminta aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit transparan terhadap pengelolaan dana BPJS Kesehatan di Kabupaten Empat Lawang. Sebab, diketahui bahwa Pemkab Empat Lawang memiliki tunggakan yang sangat besar, mencapai Rp 38 miliar, yang dikhawatirkan mengancam keberlanjutan pelayanan kesehatan masyarakat.
Penyelidikan Kasus Tambang Emas di Pasmah Air Keruh Massa aksi menuntut Kejaksaan Negeri Empat Lawang untuk segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proses pengolahan perizinan tambang emas di Kecamatan Pasmah Air Keruh.
Mereka menduga kuat adanya kongkalikong antara pemangku kebijakan dan pengusaha tambang untuk meraup keuntungan pribadi dan golongan tertentu.
Selain itu, massa mengungkapkan kekesalan terhadap adanya penyusupan dan pengrusakan kawasan hutan di wilayah tersebut yang tidak diproses secara hukum, sementara dampak kerusakan lingkungan sangat dirasakan oleh masyarakat setempat.
Korlap Aksi, Ishak Burmanyah, Tegaskan Akan Terus Mengawasi Proses Hukum
Kordinator Lapangan (Korlap) aksi, Ishak Burmanyah, menegaskan akan terus mengawal kasus-kasus ini sampai ada tindakan konkret dari aparat penegak hukum.
Ishak juga menyatakan bahwa jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti, mereka akan menggelar aksi lebih besar untuk menuntut keadilan.
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pengalamannya saat masih menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka&039bah (GPK) Imam Fauzan A. Uskara membantah tudingan adanya pemecatan massal ratusan pengurus Dewa
POLITIK
JAKARTA PT Pertamina International Shipping (PIS) menyatakan dua kapalnya, Pertamina Pride dan Gamsunoro, hingga kini masih berada di kawa
NASIONAL
JAKARTA Politikus PAN Surya Utama alias Uya Kuya melaporkan dugaan penyebaran berita bohong yang mencatut namanya ke Polda Metro Jaya. Lap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Google dilaporkan menggandeng perusahaan kacamata EssilorLuxottica untuk memperkuat pengembangan kacamata pintar berbasis Android
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penyelesaian seluruh berkas layanan pertanaha
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), Kamser Maroloan Sitanggang, menyampaikan surat terbuka kepada Komisi III
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gelombang kejahatan penipuan atau scam di sektor keuangan digital kian mengkhawatirkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat to
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemikiran geopolitik dalam menjaga arah dan kepenting
POLITIK